Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Kompas.com - 29/11/2021, 11:08 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai akan sulit menjaga sikap netral sebagai menteri setelah diangkat menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Adapun, Erick diangkat oleh lembaga yang bernaung di bawah organisasi GP Ansor Nahdlatul Ulama (NU) itu Minggu (28/11/2021) kemarin.

"Dengan (diangkat) oleh Banser artinya Erick sudah berpihak, sudah mengotakkan dirinya ke satu ormas, padahal sebagai Menteri BUMN harusnya dia netral," ujar pengamat politik, Hendri Satrio pada Kompas.com, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu menegaskan tidak ada salahnya Erick diangkat sebagai anggota kehormatan Banser.

Namun di sisi lain, ia menduga ada hasrat berpolitik yang cukup tinggi dari Erick dengan pengangkatan itu.

"Tapi ini terlalu jelas dilihat publik bahwa ada sinyal keinginan berpolitik lebih tinggi dari seorang menteri," tuturnya.

"Walau boleh-boleh saja tapi menurut saya ini terlalu berlebihan," ujar Hendri.

Baca juga: Aksi Erick Thohir Minta Toilet SPBU Digratiskan Dianggap Ancang-ancang Pemilu 2024

Hendri mengungkapkan mestinya Erick fokus pada pembenahan BUMN. Sebab, jika BUMN punya rapor baik, hal itu juga akan mengharumkan nama Erick.

"Ada baiknya konsentrasi saja pada pembenahan BUMN, itu yang terbaik yang bisa dilakukan beliau. Kalau BUMN kinclong, beliau juga kinclong kok," kata Hendri.

Diketahui Erick Thohir diangkat menjadi anggota kehormatan Banser setelah mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar.

Dilansir dari Antara, Erick menyampaikan rasa bangganya karena telah jadi bagian dari Banser.

Baca juga: Erick Thohir Dinilai Mulai Bersiap Jelang 2024, Demokrat: Masih Butuh Pembuktian


Menurut dia, selama ini Banser telah berjihad untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia juga mengungkapkan Banser sebagai organisasi yang selama ini terus menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan yang merupakan kekuatan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com