Kompas.com - 23/11/2021, 17:12 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengunjungi sentra vaksinasi Covid-19 di Jakarta, Rabu (7/7/2021). Dok. Kementerian BUMNMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengunjungi sentra vaksinasi Covid-19 di Jakarta, Rabu (7/7/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta toilet pom bensin digratiskan tak lepas dari ancang-ancang Erick untuk dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

"Apa yang dilakukan Erick dengan kebijakan yang populis tidak bisa kita lepaskan dari ambil ancang ancang agenda 2024, karena elektabilitas beliau trennya cukup bagus dan potensial di klaster menteri," kata Pangi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Pangi berpandangan, lewat kebijakan-kebijakan populis tersebut, Erick tengah berupaya memenangkan empati dan hati rakyat supaya rakyat senang dan simpatik kepada Erick.

Baca juga: Pasang Video di ATM hingga Minta Toilet SPBU Gratis, Erick Thohir Dinilai Tengah Poles Citra Jelang 2024

Pangi pun menilai Erick memiliki kemampuan untuk merebut simpati dan empati rakyat.

Akan tetapi, eks bos Inter Milan itu punya pekerjaan rumah untuk memperoleh tiket pencalonan presiden dari partai politik.

Sebab, Erick tidak memiliki partai politik maupun bukan kader dan tokoh penting di partai.

Oleh karena itu, Erick dinilai perlu mendongkrak elektabilitasnya agar dapat dilirik oleh partai politik.

"Jadi dalam pilpres bisa saja Erick bisa memenangkan hati rakyat karena elektabilitasnya yang bagus, namun pada proses kandidasi ada tantangan yang cukup kuat," ujar Pangi.

Baca juga: Sambangi KPK, Prima Tagih Komitmen KPK Usut Dugaan Keterlibatan Luhut-Erick Thohir di Bisnis PCR

Diberitakan sebelumnya, Erick meminta PT Pertamina (Persero) memperbaiki layanan fasilitas toilet di SPBU-SPBU yang berada di bawah perusahaan tersebut. Ia bilang, fasilitas toilet harusnya tak berbayar.

Pernyataan Erick tersebut merespons ramainya pembicaraan masyarakat beberapa waktu terakhir tentang pungutan sebesar Rp 2.000 di toilet SPBU.

Tagihan itu dinilai masyarakat sebagai pungutan liar (pungli) dan tidak bersifat sukarela.

"Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki, dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin swasta yang di bawah Pertamina juga toiletnya enggak boleh bayar. Harus gratis," ujarnya seperti dikutip dalam postingan akun Instagram resminya @erickthohir, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Ramai Toilet Berbayar di SPBU, Viral di Medsos hingga Membuat Gerah Erick Thohir

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.