Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, dilantiknya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi anggota Kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama tak bermakna politisasi.

Pasalnya, ia berpandangan bahwa Banser adalah organisasi yang lebih banyak berkaitan dengan aktivitas sosial dan bukan politik.

"Banser itu bukan organisasi politik, jadi saya kira tidak ada kaitannya dengan politik. Ya kalau Banser itu lebih banyak pada gerakan aktivitas sosial, seperti bencana, menjaga kerukunan, dan itu belum masuk kategori aktivitas politik," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Aksi Erick Thohir Minta Toilet SPBU Digratiskan Dianggap Ancang-ancang Pemilu 2024

Ketua DPP PPP itu mengatakan, anggota kehormatan Banser dipilih karena mereka aktivitas di lembaga yang bernaung di Nahdlatul Ulama itu.

"Anggota Kehormatan Banser ya saya kira namanya anggota kehormatan kan bukan anggota biasa, anggota yang dianggap berprestasi," ujar dia.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menilai, Erick baru bisa diimbau karena berpotensi politisasi jika mengikuti aktivitas pelatihan sebagai kader politik.

Aktivitas itulah yang perlu diimbau kepada Erick untuk dihindari jika dirinya masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

Baca juga: Pasang Video di ATM hingga Minta Toilet SPBU Gratis, Erick Thohir Dinilai Tengah Poles Citra Jelang 2024

Di sisi lain, Erick juga disebut merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, yang juga bukan merupakan aktivitas politik melainkan ormas.

"Apakah itu juga dianggap sebagai sebuah aktivitas politik, kan tidak," ucap Awiek.

Atas penilaian-penilaian itu, sebagai salah satu anggota di Komisi VI yang merupakan mitra kerja BUMN, Awiek mengajak semua pihak tak mempersoalkan aktivitas Erick sebagai anggota Kehormatan Banser.

Ia juga menilai tak semua aktivitas atau intrik-intrik pergerakan tokoh-tokoh bangsa menjelang Pemilu 2024 dianggap mengarah sebagai langkah politik.

"Jadi jangan semuanya gerak gerik orang itu dikaitkan dengan politik," kata dia.

Baca juga: Alasan Ansor-Banser Terima Erick Thohir Sebagai Anggota Kehormatan