Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

134.500 Dosis Vaksin Novavax Tiba, Pemerintah Kejar Target Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 28/11/2021, 07:05 WIB
Kristian Erdianto

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 134.500 dosis vaksin Covid-19 Novavax tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (27/11/2021) malam yang dibawa menggunakan maskapai Emirates Cargo.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, total vaksin Novavax yang akan dikirim ke Indonesia sebanyak 10 juta dosis.

"Kita menjemput kedatangan vaksin Novavax yang akan datang dari rencana 10 juta akan datang hari ini 134.500 dosis," kata Maxi, dikutip dari Antara, Minggu (28/11/2021).

Baca juga: Kemenkes: Efikasi Novavax 96,4 Persen terhadap Covid-19 Varian Non-alfa

Maxi mengatakan kedatangan vaksin Novavax untuk menambah pasokan vaksin dalam memperkuat program vaksinasi nasional dalam rangka mencapai kekebalan komunal.

Sebanyak 10 juta dosis vaksin Novavax yang akan didapatkan Indonesia melengkapi total kebutuhan 412 juta dosis vaksin Covid-19 untuk mencapai herd immunity.

"Kita harapkan Kementerian Kesehatan bisa mengamankan dari total dosis sekitar 412 juta. Dan penyediaan ini kita tahu bersama dilakukan dengan beberapa strategi bilateral, multilateral, dan eksplorasi dari kemampuan produksi vaksin dalam negeri yang mudah-mudahan tahun depan kita bisa gunakan produksi dalam negeri," kata Maxi.

Baca juga: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

Maxi melaporkan, hingga 26 November 2021, Indonesia telah menerima 317,4 juta dosis dari total 412 juta yang dibutuhkan.

Dengan kedatangan vaksin Novavax, diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target vaksinasi sampai akhir tahun, yaitu minimal 75 persen dosis pertama, dan 60 persen dosis dua sampai dengan Desember 2021.

Menurut Maxi, vaksin Novavax memiliki efikasi 96,4 persen terhadap varian virus Covid-19 non-Alfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com