Sosialisasi PPKM Level 3 Perlu Intensif agar Tak Timbul Penolakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar pemerintah menyosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah saat libur Natal dan Tahun Baru.

Menurut Saleh, sosialisasi perlu dilakukan lebih intensif supaya tidak terjadi salah tafsir dari sejumlah pihak sehingga timbul penolakan.

"Jadi menurut saya, ini pemerintah memang harus intensif melakukan sosialisasi terkait dengan rencana PPKM Level 3," kata Saleh, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Jokowi Ungkap Ada Pihak yang Tolak Rencana PPKM Level 3 di Seluruh Wilayah

Diketahui, adanya penolakan itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM, Senin (21/11/2021).

Menyikapi hal itu, Saleh menekankan, tujuan PPKM level 3 yakni mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dia menyinggung soal lonjakan kasus yang kerap terjadi saat libur panjang.

"Kenapa ini dilakukan? Karena tahun-tahun sebelumnya terbukti pada saat setelah selesai Lebaran dan juga Natal-Tahun Baru, bahkan liburan hari besar lainnya terbukti ada kenaikan orang yang terpapar covid," tutur dia.

Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta pemerintah menjelaskan alasan penerapan pembatasan level 3 di seluruh wilayah.

Saleh menuturkan, masyarakat di daerah yang berstatus zona hijau atau risiko penularan yang rendah, bertanya-tanya soal rencana penerapan pembatasan kegiatan level 3.

"Orang merasa di sini kan zona hijau, di tempat ini enggak ada orang terpapar, kenapa level 3 begitu? Nah itu juga perlu dijelaskan," kata Saleh.

Baca juga: Inmendagri Pencegahan Covid-19 untuk Natal-Tahun Baru Terbit, Begini Isinya...

Ia pun mengingatkan, setiap kebijakan pemerintah akan efektif apabila masyarakat ikut berpartisipasi, termasuk kebijakan PPKM Level 3 saat libur Natal-Tahun Baru.

Adapun PPKM level 3 di seluruh wilayah akan berlaku selama sepekan, mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sudah ada kesepakatan bahwa aturan pembatasan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan.