Tanam Jagung di Jeneponto, Jokowi: Stok Jagung Nasional Masih Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan penanaman jagung bersama masyarakat di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa (23/11/2021).

Dari penanaman ini diharapkan dapat menghasilkan 1,8 juta ton jagung dari Sulawesi Selatan.

"Sore hari ini saya bersama Pak Menko Perekonomian dengan Menteri Pertanian dan juga Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Bupati Jeneponto dan para petani, bersama-sama melakukan penanaman jagung di area kabupaten ini sebesar 1.000 hektare," ujar Jokowi dipantau dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Kita harapkan dari setiap hektarenya nanti akan muncul hasil 6 sampe 7 ton. Dan di seluruh Sulawesi Selatan kita harapkan juga akan keluar produksi 1,8 juta ton," lanjutnya.

Baca juga: Mentan Klaim Stok Jagung Aman

Presiden berharap semakin banyak petani yang mau menanam jagung.

Dengan begitu, kekurangan stok jagung secara nasional bisa dipenuhi tanpa mengandalkan impor.

"Ini memang kebutuhan jagung secara nasional masih kurang. Sehingga kita harapkan dengan semakin banyaknya petani yang menanam jagung, kekurangan stok jagung secara nasional dapat segera kita tutup dan tidak usah impor lagi," jelasnya.

Menurut Jokowi, kondisi saat ini sangat baik untuk petani. Sebab, harga jagung di pasaran sedang bagus.

"Tadi saya tanya kepada petani berapa per kilo. Sudah mencapai di sini Rp 4.000. Tetapi kalau harganya terlalu tinggi yang seneng petani tapi para peternak ayam daging maupun ayam telor pasti akan mengeluh karena harga pakan ternaknya menjadi tinggi," ungkapnya.

Baca juga: Curhat Peternak di Blitar: Harga Telur Stabil Rendah, Jagung Mendekati Rp 6.000 Per Kilogram

Jokowi berpesan agar kedua hal itu bisa diseimbangkan.

Tujuannya sama-sama memberikan keuntungan untuk petani dan peternak.

"Ini memang dua hal yg harus bisa seimbang. Petani diuntungkan tetapi para peternak yang juga harus diuntungkan," katanya.

"Inilah yang baru kita cari keseimbangannya kalau produksi secara nasional itu tercukupi," tambah kepala negara.