Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Sebut Presiden yang Putuskan soal Pangkostrad Pengganti Dudung

Kompas.com - 17/11/2021, 18:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Presiden Joko Widodo yang akan memutuskan soal Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pengganti Dudung Abdurachman.

Andika terlebih dulu akan melaporkan kandidat pangkostrad kepada Jokowi.

"Saya akan lapor ke presiden karena ini hubungannya dengan dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (wanjakti). Karena ini kan mekanismenya lewat wanjakti," kata Andika kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/11/2021).

"(Kandidat) yang eligible (pantas) banyak. Itu nanti diputuskan oleh beliau (presiden). Kami tugasnya hanya menyiapkan data kemudian melaporkan kepada presiden," ucap dia.

Baca juga: KSAD: Kandidat Pangkostrad Akan Dilaporkan ke Panglima dan Presiden

Sementara itu, saat ditanya apakah dia punya pilihan sendiri soal pangkostrad, Andika menegaskan tidak pernah.

Dia menegaskan, tugasnya hanya menyiapkan data kandidat.

"Tidak pernah. Pokoknya saya bertugas hanya menyiapkan data, mohon petunjuk memilih sesuai dengan yang memang sudah eligible," kata dia. 

"(Kandidat) banyak karena yang eligible sudah banyaklah," ucap Andika.

Adapun posisi pangkostrad kosong setelah Jenderal TNI Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sebelumnya, Dudung Abdurachman mengatakan, kandidat pangkostrad pengganti dirinya akan dilaporkan terlebih dulu kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Dudung Abdurachman: Terima Kasih, Presiden Jokowi

Selain itu, laporan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, Dudung tidak mengungkapkan siapa nama-nama kandidat yang dimaksud, termasuk nama Pangdam IX/Udayana Mayjen Maruli Simanjuntak yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti dirinya pun tidak disinggungnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal nama Maruli, Dudung menyebut belum tahu.

"(Maruli) belum tahu sampai sekarang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com