Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Daya Saing Indonesia Turun, Menko PMK Ingin Gencarkan Pembangunan SDM Profesional

Kompas.com - 11/11/2021, 15:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, digencarkannya pembangunan sumber daya manusia (SDM) oleh pemerintah agar manusia di Indonesia menjadi profesional.

Menurut dia, SDM unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045.

"Tujuan pembangunan manusia Indonesia adalah untuk terciptanya atau bertumbuhnya kualitas manusia Indonesia yang unggul," ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Jember dalam rangka Dies Natalis ke-57, dikutip dari siaran pers, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Menko PMK: Banyak Bencana Alam Disebabkan Ketidakdisiplinan Masyarakat

Menurut Muhadjir, manusia profesional yang ingin diwujudkan pemerintah Indonesia adalah manusia yang produktif, mampu bersaing, dan berkepribadian Indonesia.

Namun, diakui Muhadjir bahwa masih ada tantangan yang harus diperhatikan dalam mewujudkan manusia profesional tersebut. Di antaranya adalah soal daya saing manusia Indonesia.

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing global Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2019 menempati peringkat 50 dari 141 negara.

Posisi tersebut menurun cukup drastis dari sebelumnya yang menempati posisi ke-45.

"Oleh karena itu pembangunan SDM profesional adalah hal mutlak harus digencarkan. Peran lembaga pendidikan menjadi sentral untuk membangun SDM Indonesia," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Harus Sediakan 3,6 Juta Lapangan Kerja untuk Bangun SDM Unggul

Lembaga pendidikan, ujar Muhadjir, harus berkualitas serta mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, produktif, profesional, dan memiliki karakter kuat sebagai kader bangsa.

Menurut dia, kesuksesan pembangunan SDM Indonesia yang profesional adalah ketika penghasilan mereka mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan mereka yang tidak produktif, dan sisanya ditabung.

"Kalau itu terjadi, orang yang berusia produktif juga akan menghasilkan penghasilan produktif. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, untuk memenuhi mereka yang tidak produktif, dan kelebihannya ditampung sebagai tabungan nasional," ujar dia.

Di samping itu, penyediaan lapangan pekerjaan juga sangat penting untuk mewujudkan SDM Indonesia yang profesional.

Apalagi, saat ini jumlah angkatan kerja produktif Indonesia ada sebanyak 140 juta orang.

Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangan kerja per tahun untuk angkatan kerja tersebut.

"Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang relatif aman dengan kualifikasi pekerjaan yang sesuai dengan SDM yang telah ditempa oleh sekolah atau perguruan tinggi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com