Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Sediakan 3,6 Juta Lapangan Kerja untuk Bangun SDM Unggul

Kompas.com - 29/10/2021, 11:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangan pekerjaan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul.

Muhadjir mengatakan, penyediaan lapangan kerja dibutuhkan karena data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2020, terdapat 140 juta jiwa yang merupakan angkatan kerja produktif.

"Artinya paling tidak kita harus menyediakan lapangan kerja per tahun untuk angkatan kerja baru sekitar 3,6 juta lapangan kerja," ujar Muhadjir di acara Kongres Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), dikutip dari siaran pers, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Sebab, kata dia, dari 140 juta angkatan kerja tersebut terdapat 7 juta orang yang masih menjadi pengangguran.

Pada masa pandemi Covid-19, angka pengangguran tersebut diperkirakan bertambah hingga mencapai 9 juta orang.

Ditambah lagi, setiap tahunnya penduduk usia produktif memasuki dunia kerja sebanyak 1,8 juta dari sekolah menengah atas dan 1,7 juta dari perguruan tinggi.

Saat ini, kata dia, pemerintah tengah berusaha mencocokkan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

"Sekarang ini tahap pembangunan SDM adalah bagaimana menyesuaikan atau terjadi link and match antara jumlah dan kualifikasi angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja kita," ujar Muhadjir

Baca juga: Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Menurut dia, pembangunan SDM di Indonesia sejak dini sampai usia produktif akan tuntas apabila mereka betul-betul menjadi manusia produktif yang juga bekerja secara produktif.

Indonesia sendiri memiliki cita-cita mewujudkan Indonesia Maju 2045 yang salah satu syarat untuk mencapai itu adalah memiliki SDM unggul dan berkualitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com