Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Terhambat Konstitusi, Surya Paloh Klaim Nasdem Inginkan Jokowi Capres 2024

Kompas.com - 11/11/2021, 14:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung wacana yang sempat muncul terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Surya Paloh, apabila konstitusi mengatur masa jabatan presiden tidak dibatasi hanya dua periode, maka Partai Nasdem akan kembali mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

"Siapa calon presiden kita ke depan? Siapa? karena pasti iramanya, tone-nya sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling rendah jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali," kata Surya dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Partai Nasdem, yang disiarkan di akun YouTube Nasdem TV, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Kepada Jokowi, Paloh Nyatakan Nasdem Siap Diajak Duduk Bareng Cari Capres 2024

Sebelum menyampaikan hal itu, Surya menyinggung dua tugas Partai Nasdem dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi.

"Satu, bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administrasi pemerintahannya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya," ucapnya.

Menurut dia, seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem perlu mengawal kepemimpinan Jokowi sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran dan kesiapan.

Kemudian, pada tugas yang kedua, Surya Paloh menyebut tugas Partai Nasdem adalah mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang.

Baca juga: Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Adapun pembicaraan yang dimaksud adalah terkait kepemimpinan nasional setelah Presiden Jokowi berakhir masa jabatannya pada 2024.

Namun, Surya Paloh menyinggung masa jabatan presiden yang hanya dibatasi dua periode.

Padahal, menurut Nasdem, Jokowi bahkan masih didukung oleh seluruh pengurus dan kader Nasdem jika konstitusi tidak mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi menyatakan komitmen berulang kali untuk mematuhi konstitusi di mana masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode.

Menurut Surya, Jokowi mempunyai moralitas komitmen yang sama untuk menghargai konstitusi.

Baca juga: Politisi Nasdem Minta Jokowi Kedepankan Efektivitas dan Profesionalitas jika Reshuffle Kabinet

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com