Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puluhan Akademisi Dukung Permendikbud soal Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Kompas.com - 11/11/2021, 10:31 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comAkademisi dari berbagai perguruan tinggi mendukung peraturan soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus.

Para akademisi berpandangan, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi momentum penting untuk menyediakan pedoman hukum dalam mengatasi kekerasan seksual.

“Aturan dan kode etik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selain penting untuk melindungi korban, juga penting untuk membangun kultur akademik yang sehat, berperadaban, setara, dan adil,” dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Ramai-ramai Mendukung Penghapusan Kekerasan Seksual di Kampus

Para akademisi berpandangan, kekerasan seksual merupakan implikasi logis dari relasi kuasa, termasuk dalam relasi gender yang timpang di perguruan tinggi.

Pihak yang berada pada posisi dominan memiliki privilese untuk memanipulasi, menakut-nakuti, serta menaklukkan korban.

“Kekerasan seksual merusak martabat korban dan merontokkan fungsi universitas sebagai tempat pencarian kebenaran,” tulis para akademisi.

Permendikbud Ristek 30/2021 ini juga dinilai sebagai upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi dan tidak tertangani dengan baik karena adanya relasi kuasa.

Di sisi lain, para akademisi berpandangan, penolakan terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya pandangan konservatif.

“Sehingga tidak mampu memahami batas antara norma kesusilaan dengan kekerasan atau yang antara lain ditandai dengan persetujuan, dan menolak untuk melihat data kekerasan seksual di kampus yang tinggi,” kata mereka.

Baca juga: Urgensi Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Oleh karena itu, Seluruh kampus diharapkan segera mengimplementasikan kebijakan tersebut.

“Penundaan terhadap upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual hanya akan melanggengkan relasi kuasa purba yang tidak adil,” tegas mereka.

Hingga berita ini ditayangkan, sudah ada 47 akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang memberikan dukungan. Berikut daftarnya:

1. Robertus Robet (UNJ)

2. Bivitri Susanti (STH JENTERA)

3. Bagus Takwin (UI)

4. Herlambang P Wiratraman (UGM)

5. Atnike Sigiro (Paramadina)

6. Meila Riskia (UNJ)

7. Joeni A. Kurniawan (Unair)

8. Dian Noeswantari (Pusham Ubaya Surabaya)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com