Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor Covid-19: Distribusi Vaksin Belum Merata hingga ke Pedalaman

Kompas.com - 10/11/2021, 15:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lead Advokasi Lapor Covid-19 Agus Sarwono mengatakan, saat ini distribusi vaksin Covid-19 belum merata ke daerah pedalaman.

Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat pedalaman seperti masyarakat adat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

"Dari sisi akslerasi program vaksinasi, kami melihat bahwa proses distribusi vaksin saat ini memang belum merata, masih banyak teman-teman di pedalaman yang masih kesulitan untuk mendapatkan vaksin," kata Agus di acara diskusi virtual bertajuk Tantangan Vaksinasi Inklusif Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: 200 Juta Dosis Vaksin Telah Disuntikkan, Jokowi: Terima Kasih Atas Peran Anda Semua

Agus memahami bahwa kondisi geografis Indonesia sangat besar.

Meskipun demikian, dia sangat berharap bahwa proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa sampai ke pelosok.

Agus mengatakan, pemerintah bisa berkaca pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, saat pemilu proses distribusi surat suara bisa didistribusikan hingga ke pelosok. 

"Kenapa tidak dengan vaksinasi meskipun kita tahu bahwa untuk mendistribusikan vaksin tidak mudah, karena memang membutuhkan rantai dinginnya yang solid," ujar Agus.

Namun secara prinsip, kata dia, proses vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sudah dilakukan dengan perencanaan yang lama, mulai dari mencari kandidat vaksin, menentukan, pengadaan, hingga pendistribusian telah berlangsung dengan baik.

Pihaknya mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang telah memiliki konsep yang cukup detail mulai dari distribusi di masing-masing provinsi hingga proses penggunaan dan lainnya.

Baca juga: Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 115, Indonesia Terima 4 Juta Vaksin Jadi Sinovac

Meskipun demikian, pihaknya juga masih menyayangkan data vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat adat dan kelompok penyandang disabilitas angkanya tidak dimunculkan oleh pemerintah.

"Alangkah lebih baik apabila pemerintah menurunkan (data vaksinasi) kelompok rentan yang dimaksud siapa selain kelompok lansia. Karena ada masyarakat adat, penyandang disabilitas dan lainnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com