Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta, Kemenkumham DIY Tunggu Penyelidikan Komnas HAM

Kompas.com - 08/11/2021, 15:28 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budi Situngkir menunggu penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan kekerasan yang terjadi di Lapas Narkotika Yogyakarta.

Menurut Budi, Lapas Narkotika Yogyakarta yang terletak di Pakem, Sleman merupakan Lapas Narkotika dengan sistem keamanan terbaik di Indonesia.

Namun, jika dalam proses pengamanan itu ada kesalahan, pihaknya terbuka atas masukan.

“Dalam proses itu mungkin ada kesalahan, atau tindakan-tindakan yang berlebihan, kami akan serahkan pada teman-teman Komnas HAM,” sebut Budi dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari YouTube Humas Komnas HAM RI, Senin (8/11/2021)

“Kami akan menerima masukan dan kami juga melakukan pemeriksaan,” kata dia.

Baca juga: 5 Petugas Ditarik dari Lapas Narkotika Yogyakarta karena Ospek Napi Baru, Termasuk Kepala Pengamanan

Dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta mencuat ketika sejumlah mantan narapidana mengadukan hal tersebut ke Ombdusman.

Para eks narapidana mengaku mendapat tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan hak-haknya dipersulit.

Buntut laporan itu, Kemenkumham DIY Budi mencopot 5 orang petugas keamanan yang diduga terlibat.

“Bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas menurut kami berlebihan sehingga kami sudah menarik 5 petugas,” ucap Budi.

Budi mengibaratkan Lapas Narkotika Yogyakarta sebagai neraka dan surga untuk narapidana.

“Bahwa narapidana bandel atau pengedar atau residivis kalau masuk ke Lapas Pakem memang jadi nerakanya, karena sangat tertib, tetapi kalau narapidana yang bertobat ya disitulah surganya,” pungkas dia.

Baca juga: Ospek Petugas Lapas Narkotika ke Napi, Kakanwil Kemenkumham DIY: Supaya Mereka Ikuti Aturan

Adapun korban dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta diduga mencapai 46 orang.

Hal itu disampaikan kuasa hukum pelapor Anggara Adiyaksa, Rabu (3/11/2021).

Anggara mengatakan, para pelapor juga telah mengajukan perlindungan pada Lembaga Perlundungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komnas HAM juga tengah melakukan penyelidikan atas dugaan kasus kekerasan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com