Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Luhut Saat Indonesia Belum Punya Fasilitas PCR di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 08/11/2021, 15:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung kondisi Indonesia ketika tak memiliki fasilitas penyedia tes polymerase chain reaction (PCR) untuk menangani pandemi Covid-19.

Dia menyebut kondisi tersebut sangat sulit karena Indonesia juga tidak memiliki reagen sebagai penunjang tes PCR.

Dia mengharapkan agar industri alat kesehatan ke depannya bisa diadakan di dalam negeri agar kondisi seperti itu tidak terulang lagi.

"Jangan terjadi seperti kemarin PCR kita tidak punya, reagen-nya kita juga tak punya, alatnya sangat terbatas. Sehingga kita benar-benar kesulitan waktu itu," ujar Luhut dalam sambutan secara virtual pada acara Forum Ketahanan dan Kemandirian Industri Sediaan Farmasi yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Dilaporkan ke KPK Karena Dituding Punya Bisnis PCR, Luhut Tak Gentar

Dia lalu menyinggung kondisi negara-negara di dunia yang saat ini sudah mengandalkan produk dalam negeri mereka untuk alat kesehatan, obat, maupun vaksin.

Berkaca dari dua hal tersebut, menurutnya saat ini pemerintah telah memutuskan bahwa harus membeli barang hasil industri kesehatan dalam negeri.

"Sekali lagi ini utuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, yang kalau terjadi masalah seperti kemarin kita tidak menjadi kesulitan," ungkap Luhut.

"Kita sudah mengalami betapa pahitnya kalau kemandirian kesehatan ini tidak ada. Khususnya menghadapi keadaan seperti Covid-19," katanya.

Baca juga: Luhut Sebut RI Negosiasi Dapatkan Lisensi Pil Covid-19 Molnupiravir

Apalagi ketika varian Delta menyerang India dan China. Dua negara tempat Indonesia mengimpor alat kesehatan dan vaksin pun seolah tutup mata terhadap perjanjian dan permintaan Indonesia.

"Pengalaman yang paling pahit ini, adalah saat India terkena gelombang varian delta dan China melaksanakan vaksinasi secara masif, sehingga kita sulit memperoleh suplai vaksin meskipun sudah ada perjanjian penjadwalan pengiriman vaksin Covid-19," katanya.

"Sehingga kita harus membangun industri dalam negeri untuk menangani sektor kesehatan ini. Tak bisa hanya mengandalkan suplai dari luar Kalau ke depannya pandemi ini terjadi lagi kita tidak keteteran seperti kemarin. Produksi dalam negeri akan menjadi prioritas kita," jelas Luhut.

Baca juga: Saat Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK Terkait Bisnis PCR

Luhut melanjutkan, Presiden Joko Widodo telah memintanya bersama sejumlah menteri terkait untuk membawa industri obat, vaksin dan alat kesehatan agar bisa diproduksi di Indonesia.

Oleh karenanya, baru-baru ini Luhut bertemu dengan perwakilan sejumlah perusahaan farmasi, antara lain Merck, Pfizer dan Johnson n Johnson.

"Kami mengundang mereka utuk berinvestasi di Indonesia di dalam bidang farmasi. Terutama (investasi) untuk obat dan vaksin (Covid-19) yang utamanya dibutuhkan dalam jumlah besar di Indonesia," ujar Luhut.

"Dan itu mendapat respons yang baik dan sekarang pembicaraan kita sudah pada tahap-tahap yang berlanjut," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com