Demonstrasi 10 November, Buruh Ancam Mogok Kerja jika Tuntutan UMR Naik Tak Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan melakukan mogok kerja secara nasional jika tuntutannya soal kenaikan upah minimum tidak didengar pemerintah.

Adapun tuntutan tersebut rencananya akan disampaikan dala aksi unjuk rasa pada 10 November 2021 mendatang.

"Bila pemerintah tidak merespons tuntutan buruh maka KSPI dan buruh Indonesia mempersiapkan mogok kerja secara nasional," kata Said kepada Kompas.com, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: 10.000 Buruh Disebut Bakal Demo pada 10 November, Ini Tuntutannya

Said menuturkan aksi tersebut rencananya akan diikuti lebih dari 10.000 buruh dari 1.000 pabrik di 26 provinsi dan lebih 150 kabupaten/kota.

Para buruh akan menyuarakan beberapa hal yakni menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.

Kemudian, menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tetap berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Cipta Kerja.

Aksi tersebut akan fokus dilakukan di depan kantor gubernur di masing-masing kota.

"Untuk DKI akan dipusatkan di Balaikota Pemda DKI dengan estimasi jumlah massa 500-1.000 buruh karena harus mengikuti protokol kesehatan," ujar dia.

Baca juga: Buruh Gelar Demo 10 November, Tuntut Kenaikan Upah Minimum 2022

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menunggu data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut nantinya akan menjadi acuan penetapan upah minimum 2022.

"Masih menunggu data (pertumbuhan ekonomi) dari BPS, harap sabar (menanti keputusan penetapan upah minimum tahun depan)," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Demo Buruh 10 November Dipusatkan di Kantor Gubernur 26 Provinsi