Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Kompas.com - 28/10/2021, 14:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam Banten (FUIB) bertemu Komisi III DPR untuk menyampaikan sejumlah aspirasi.

Mereka membahas berbagai hal, dari kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), penangkapan eks Sekretaris Umum FPI Munarman, dan tes swab eks pemimpin FPI Rizieq Shihab.

"Kami minta agar Komisi III DPR RI bisa menggunakan wewenangnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di warga negara Republik Indonesia atau di masyarakat khususnya masalah yang tadi sudah disebutkan," kata Ahmad Mustofa Warkah selaku perwakilan FUIB seusai pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman yang menerima rombongan tersebut menjelaskan, FUIB merasa ada hal-hal yang tidak adil dalam penangangan tiga kasus di atas.

Ia mencontohkan, FUIB mempertanyakan proses penangkapan Munarman serta kapan Munarman akan disidang.

Ia berjanji, pertanyaan itu akan disampaikan kepada mitra Komisi III terkait.

"Kan ini sudah cukup lama Pak Munarman ini, sudah tujuh bulan (sejak ditangkap), update-nya seperti apa. Harusnya kan kalaiu di proses peradilan itu kan lebih cepat lebih baik, jadi lebih cepat mendapatkan keadilan orang tersebut, jadi kita akan tanyakan," kata Habiburokhman.

Baca juga: Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, FUIB juga mengkritisi pengadilan kasus penembakan enam anggota laskar FPI di mana ada pihak-pihak yang dinilai layak untuk dijadikan saksi.

Selain itu, kasus tes swab Rizieq Shihab di RS Ummi juga menjadi sorotan.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi masalah hukum tersebut tetapi akan memantau hak-hak yang harus diberikan kepada Rizieq selama menjalani pidana.

"Misalnya mendapatkan remisi, asimilasi dan lain sebagainya, kemudian jaminan keselamatan beliau, itu kami akan pertanyakan tentang beliau kepada mitra-mitra kami terkait" ujar Habiburokhman.

Baca juga: Perjalanan Kasus Rizieq Shihab dalam Kerumunan Petamburan hingga Kasasinya Ditolak MA...

Ia menambahkan, meski DPR sedang reses, ia tetap menerima kehadiran rombongan FUIB setelah mendapat izin dari pimpinan Komisi III DPR.

"Kebetulan saya yang dapilnya di Jakarta sini, saya sudah izin pimpinan untuk menerima dan menampung aspirasi ini. Selanjutnya kami akan perjuangkan semaksimal mungkin, semampu kami, agar semua mendapatkan keadilan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com