Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyerahkan dua kapal perang jenis angkut tank AT-8 dan AT-9 ke TNI Angkatan Laut.

Dua kapal perang ini diproduksi pelaku industri pertahanan dalam negeri, PT Bandar Abadi.

Prabowo menyerahkan secara simbolik kapal tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Galangan PT Bandar Abadi, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/10/2021).

"Kita membutuhkan penjaga yakni TNI AL yang kuat untuk mengibarkan Merah Putih dan menegakkan kedaulatan negara," ujar Prabowo, dalam keterangan tertulis, Selasa.

Baca juga: Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Kedua kapal angkut tank ini diberi nama KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527.

Masuknya dua kapal ini ke jajaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL diharapkan dapat memenuhi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini diharapkan mengurangi ketergantungan kepada industri pertahanan luar negeri, khususnya dalam hal pengadaan kapal perang.

Baca juga: Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Spesifikasi

Kehadiran dua kapal perang ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi target minimum essential force atau MEF III sampai dengan 2024.

Salah satu langkahnya adalah dengan turut memperkuat industri pertahanan dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Kedua kapal perang tersebut memiliki panjang keseluruhan (LOA) 117 meter, lebar 16.40 meter, tinggi 7.80 meter.

Adapun, kecepatan maksimum kedua kapal itu mencapai 16 knot dan memiliki endurance 20 hari dan diawaki 111 orang kru.

Baca juga: Skadron Udara 4 TNI AU Terima Pesawat NC212i-400 Troop Transport Buatan PT DI

Selain itu, dua kapal angkut tank ini mampu membawa 367 orang pasukan, 15 unit tank BMP-3F serta satu unit helikopter.

Pembangunan dua kapal tersebut diketahui mampu diselesaikan oleh PT Bandar Abadi dalam waktu 25 bulan saja atau lima bulan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu 30 bulan.