Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Kompas.com - 26/10/2021, 16:57 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada atau tidaknya gelombang ketiga kenaikkan kasus Covid-19 di Indonesia tergantung protokol kesehatan (prokes) dari masyarakat.

Hal itu dia sampaikan setelah mengikuti program penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Oleh sebab itu, Dante meminta semua pihak untuk taat protokol kesehatan demi mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Gelombang ketiga bakal datang atau tidak tergantung dari masyarakat. Bagaimana masyarakat menjaga protokol kesehatan secara baik di dalam komunitas karena angka penurunan ada dari orang ke orang," ujar Dante di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Dante mengatakan, salah satu negara yang mengalami kenaikan kasus adalah Inggris.

Di sana, kata dia, terdapat virus corona varian baru yakni delta dan delta plus. Kementerian Kesehatan pun telah berupaya mencegah virus itu tak masuk ke Indonesia.

"Ini juga kita coba identifikasi sehingga tidak menyebabkan kenaikan gelombang," kata Dante.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak larut euforia melihat angka kasus Covid-19 yang terus turun beberapa waktu terakhir.

"Walaupun sekarang sudah mulai turun kasusnya, diingatkan masyarakat untuk tidak euforia karena di beberapa tempat sudah kami identifikasi kasusnya sudah mulai meningkat dibandingkan tempat lain," ucap Dante.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kenaikan kasus penularan virus corona.

Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Menkes Usahakan Obat Molnupiravir Tiba Akhir Tahun

Permintaan itu disampaikan Jokowi setelah sejumlah wilayah di Tanah Air melaporkan adanya tren peningkatan kasus, setelah beberapa waktu sebelumnya terjadi penurunan. 

Jokowi pun meminta agar semua pihakk berhati-hati. Sebab, tidak menutup kemungkinan kenaikan kasus ini menjadi indikasi terjadinya gelombang ketiga penularan Covid-19.

"Presiden terus mengingatkan kepada kami semua agar terus waspada dan berhati-hati akan datangnya gelombang selanjutnya," kata Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring, Senin (25/10/2021).

"Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Ini Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Akhir Tahun

Luhut tak merinci kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus. Meski meningkat, Luhut mengklaim bahwa kasus Covid-19 di wilayah-wilayah tersebut masih terkontrol dengan sangat baik.

Secara nasional, situasi pandemi diklaim tetap terkendali. Kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia dan Jawa-Bali masing-masing telah turun hingga 98,9 persen dari puncaknya pada 15 Juli lalu.

Menurut Luhut, kasus virus corona di 105 kabupaten/kota yang disoroti Jokowi cenderung naik-turun.

"Dan itu kita perlu waspadai makanya nanti langkah-langkah yang kita lakukan terkadang mungkin dianggap terlalu ketat, tapi kita nggak punya pilihan," kata Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com