Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 26/10/2021, 15:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksinasi Covid-19 di kawasan ASEAN.

Saat ini, tingkat vaksinasi dosis penuh di ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.

Hal itu Jokowi sampaikan saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).

"ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua," kata Jokowi melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Jokowi Ingin Sertifikat Vaksin Covid-19 Antarnegara ASEAN Diakui

Jokowi mengatakan, penting untuk menguatkan arsitektur kesehatan di kawasan ASEAN. Harmonisasi kebijakan darurat kesehatan seperti deteksi, mitigasi, dan cross border policy harus segera dilakukan antarnegara.

Presiden ingin Covid-19 ASEAN Response Fund ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat.

Sementara, ASEAN Emergency Health Fund dimaksimalkan untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. Bersamaan dengan itu, dilakukan penguatan terhadap ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies.

"Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik," ujar Presiden.

Baca juga: Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi yakin keberhasilan dalam bidang kesehatan akan mendongkrak sektor perekonomian.

The Asian Development Bank (ADB) Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2022 mencapai 5 persen.

Untuk mencapai angka tersebut, kata dia, ada banyak agenda yang perlu dilakukan bersama. Misalnya, reaktivasi perjalanan dan pariwisata yang aman dari Covid-19 dan dipercaya oleh masyarakat global.

"Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib," ucap Jokowi.

Baca juga: Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Selain itu, lanjut Jokowi, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara. Upaya ini penting untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia akibat pandemi.

Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, Jokowi memastikan bahwa potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.

"Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com