Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Kompas.com - 25/10/2021, 15:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin pembatasan masyarakat di negara-negara ASEAN atau kawasan Asia Tenggara dikurangi.

Pengurangan pembatasan diperlukan dalam rangka reaktivasi perjalanan dan pariwisata menyusul perbaikan situasi pandemi Covid-19.

"Dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali, pembatasan tersebut bisa dikurangi," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam ASEAN Business and Investment Summit, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Menurut catatan Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, tingkat pembatasan di kawasan Asia Tenggara merupakan yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 82 persen.

Meski ingin ada pelonggaran, Jokowi mengatakan, protokol kesehatan tetap harus diutamakan.

"Mobilitas bisa dilonggarkan tetapi harus menjamin aman dari resiko pandemi," ujarnya.

Untuk itu, Presiden mendesak supaya ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework yang digagas Indonesia setahun yang lalu segera diimplementasikan.

Baca juga: Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Ia juga menginginkan adanya pengakuan sertifikat vaksin, termasuk interoperabilitas sistem vaksin di kawasan ASEAN.

"Pengaturan travel bagi masyarakat yang telah divaksinasi dan sehat, negatif Covid, harus dibuat. Vaccinated travel lane di kawasan," ujarnya.

Jika semua negara ASEAN memfasilitasi mobilitas masyarakat dengan aman, Jokowi yakin roda ekonomi bisa kembali bergerak.

Indonesia sendiri telah membuka secara bertahap Bali untuk safe tourism dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pembukaan Bali dilakukan setelah tingkat vaksinasi dosis kedua di kawasan tersebut mencapai 84,8 persen.

 

Baca juga: Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com