Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kementerian Agama (Kemenag) yang merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) kurang elok.

"Terlepas Pak Menag punya versi soal asal-usul pembentukan Kementerian Agama di awal kemerdekaan, pernyataan Pak Menag kurang elok disampaikan kepada publik saat ini," kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Menurut dia, pernyataan Menag tersebut dikhawatirkan menimbulkan keterbelahan di masyarakat, yaitu dengan mengedepankan organisasi tertentu.

"Sepanjang sejarah kebangsaan kita tidak ada satu pun capaian yang bisa kita raih dengan hanya mengedepankan satu golongan tertentu, semua tantangan dan hambatan kita hadapi dengan membangun kebersamaan," kata dia.

Baca juga: Soal Kemenag Hadiah untuk NU, Menag: Saya Sampaikan di Forum Internal, Ibarat Obrolan Suami-Istri

Habiburokhman mengatakan, pada masa sekarang ini, bukan saatnya untuk menonjolkan identitas golongan.

Hal itu pula yang membuatnya menilai bahwa pernyataan Menag tersebut kurang baik.

"Sebagai pejabat tinggi harusnya pernyataan Pak Menag mengayomi semua golongan," ujar dia.

Habiburokhman pun menyarankan agar Menag segera memberi klarifikasi dan permintaan maaf. Dengan begitu, kata dia, maka kontroversi pun tidak akan meluas.

Baca juga: Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Menag Yaqut Disarankan Minta Maaf

Adapun pernyataan Yaqut tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Mulanya, Yaqut menceritakan perbincangannya dengan sejumlah staf Kemenag tentang tagline Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal". Menurut Yaqut tagline tersebut kurang cocok.

Perbincangan tentang tagline tersebut dengan para stafnya lantas berujung pada perdebatan asal-usul Kemenag.

Baca juga: Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu