Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Kompas.com - 22/10/2021, 16:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kritik yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (21/10/2021), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, dalam rangka tujuh tahun pemerintahan Jokowi.

"Kami mengatakan terima kasih juga kepada semua pihak yang selalu mengingatkan tidak henti-hentinya kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada," kata Fadjroel di Istana, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Fadjroel mengatakan, unjuk rasa dan kritik dari berbagai pihak menandakan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dan baik-baik saja.

"Karena kalau tidak ada kritik itu berarti demokrasi tidak berjalan di republik ini," ujarnya.

Dalam aksi demonstrasi kemarin, perwakilan mahasiswa diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Melalui Moeldoko, pihak Istana berjanji untuk segera menjawab tuntutan para mahasiswa.

Fadjroel mengaku paham bahwa selama beberapa tahun pemerintahan Jokowi berjalan terdapat sejumlah hal yang masih harus diperbaiki, sebagaimana aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Namun, ada berbagai kebijakan yang harus terus dilanjutkan.

Menurut Fadjroel, kritik dan masukan yang disampaikan dari seluruh pihak bakal menjadi pertimbangan pemerintah dalan mengambil keputusan.

"Bahwa pemerintah dalam membuat kebijakannya itu harus dan wajib dikritik supaya betul-betul keputusannya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat," kata Fadjroel.

"Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena mahasiswa mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang harus diperbaiki, ada kebijakan yang kemudian harus dilanjutkan," lanjutnya.

Baca juga: Demo 2 Tahun Jokowi-Maruf, Mahasiswa di Bali Serukan Cabut Revisi UU KPK dan Pecat Firli Bahuri

Untuk diketahui, aksi demonstrasi yang digelar di Istana Merdeka, Kamis (12/10/2021) melibatkan 1.000-an massa mahasiswa. Mereka mengangkat slogan Aksi Geruduk Istana Oligarki.

Dalam keterangan tertulis, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin mengatakan, selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi masih banyak permasalahan dan janji kampanye yang belum dipenuhi.

“Kami melihat dari segala sudut pandang dan latar belakangan kekurangan-kekurangan yang harus terus diperbaiki,” tulis Kaharuddin.

Aksi BEM SI membawa 12 tuntutan, di antaranya penerbitan  eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Perppu KPK, dan Perppu Minerba.

Selain itu, Jokowi juga diminta menjamin kebasan sipil masyarakat hingga mencopot Ketua KPK Firli Bahuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com