Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kritik yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (21/10/2021), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, dalam rangka tujuh tahun pemerintahan Jokowi.

"Kami mengatakan terima kasih juga kepada semua pihak yang selalu mengingatkan tidak henti-hentinya kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada," kata Fadjroel di Istana, Jumat (22/10/2021).

Fadjroel mengatakan, unjuk rasa dan kritik dari berbagai pihak menandakan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dan baik-baik saja.

"Karena kalau tidak ada kritik itu berarti demokrasi tidak berjalan di republik ini," ujarnya.

Dalam aksi demonstrasi kemarin, perwakilan mahasiswa diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Melalui Moeldoko, pihak Istana berjanji untuk segera menjawab tuntutan para mahasiswa.

Fadjroel mengaku paham bahwa selama beberapa tahun pemerintahan Jokowi berjalan terdapat sejumlah hal yang masih harus diperbaiki, sebagaimana aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Namun, ada berbagai kebijakan yang harus terus dilanjutkan.

Menurut Fadjroel, kritik dan masukan yang disampaikan dari seluruh pihak bakal menjadi pertimbangan pemerintah dalan mengambil keputusan.

"Bahwa pemerintah dalam membuat kebijakannya itu harus dan wajib dikritik supaya betul-betul keputusannya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat," kata Fadjroel.

"Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena mahasiswa mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang harus diperbaiki, ada kebijakan yang kemudian harus dilanjutkan," lanjutnya.

Untuk diketahui, aksi demonstrasi yang digelar di Istana Merdeka, Kamis (12/10/2021) melibatkan 1.000-an massa mahasiswa. Mereka mengangkat slogan Aksi Geruduk Istana Oligarki.

Dalam keterangan tertulis, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin mengatakan, selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi masih banyak permasalahan dan janji kampanye yang belum dipenuhi.

“Kami melihat dari segala sudut pandang dan latar belakangan kekurangan-kekurangan yang harus terus diperbaiki,” tulis Kaharuddin.

Aksi BEM SI membawa 12 tuntutan, di antaranya penerbitan  eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Perppu KPK, dan Perppu Minerba.

Selain itu, Jokowi juga diminta menjamin kebasan sipil masyarakat hingga mencopot Ketua KPK Firli Bahuri.