Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisinya tidak sehat.

Ia mengatakan, banyak BUMN yang mendapat dukungan modal dari APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) tetapi tetap sulit untuk disembuhkan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan dikutip dari siaran pers, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada Selamet-selametin

Politikus PDI-P itu mengatakan, PMN dari pemerintah kepada perusahaan BUMN akan percuma jika perusahan itu tidak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.

Untuk itu, menurut Puan, perlu ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap perusahaan pelat merah yang tidak bisa lagi berkembang.

"Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” ujar Puan.

Ia mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk memberi manfaat umum bagi masyarakat. Jika tujuan itu tak tercapai, maka penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.

Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana itu tepat guna dan jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.

Baca juga: Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah Dibukain Pintu tetapi Enggak Ada Respons

"PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk,” kata dia.

Puan menduga, buruknya tata kelola perusahaan BUMN disebabkan oleh adanya permainan di tubuh BUMN sehingga pemerintah harus menuntaskan persoalan itu hingga ke akarnya.

"Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaraya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk," kata Puan.

Sebelumnya, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Tohir menutup perusahaan yang tidak mampu beradaptasi di tengah pandemi Covid-19, revolusi industri, serta disrupsi teknologi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada Erick saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (14/10/2021).

Baca juga: Jokowi Sentil BUMN Mengemis Duit APBN, Bagaimana Faktanya?

“Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, bagaimana kalau sudah kayak begitu,” kata Jokowi seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

Jokowi mengatakan, BUMN terlalu sering dilindungi oleh pemerintah melalui PMN. Karena itu, ia mendesak Erick tidak lagi memberikan perlindungan terhadap BUMN yang demikian.

Menurut dia, hal tersebut membuat BUMN menjadi tidak berani ambil risiko, serta sulit berkompetisi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahi PMN, sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” kata dia.