Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Kompas.com - 16/10/2021, 12:32 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021). Dok. Humas KemenhubPresiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Erick Tohir menutup perusahaan yang tidak mampu beradaptasi di tengah pandemi Covid-19, revolusi industri, serta disrupsi teknologi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada Erick saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (14/10/2021).

“Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, bagaimana kalau sudah kayak begitu,” kata Jokowi seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

Baca juga: Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah Dibukain Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi mengatakan, BUMN terlalu sering dilindungi oleh pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN).

Karena itu, ia mendesak Erick tidak lagi memberikan perlindungan terhadap BUMN yang demikian.

Menurut dia, hal tersebut membuat BUMN menjadi tidak berani ambil risiko, serta sulit berkompetisi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“BUMN-BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahi PMN, sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” kata dia. 

Selain itu, Presiden meminta BUMN tidak memiliki birokrasi yang rumit dan berbelit-belit.

Baca juga: Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Menurut dia, izin pembangunan pembangkit listrik masih sangat banyak.

“Mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin,” kata Jokowi.

Ia pun mengingatkan, tidak ada pihak yang mau berinvestasi apabila birokrasi dalam BUMN masih rumit dilakukan.

“Siapa mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu, sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.