Pornografi Isu Global, tetapi Korban Penyebaran dan Pembuatan di Tingkat Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional End Child Prostitution Child Poronography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia Ahmad Sofyan mengatakan, masyarakat desa kerap menjadi korban masalah pornografi.

Apabila dihadapkan pada masalah tersebut, kata dia, masyarakat desa kebingungan untuk mengatasinya.

Hal itu pula yang mendasari pihaknya membentuk desa bebas dari pornografi anak bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada 2018 lalu.

Baca juga: Menteri PPPA Sebut Pornografi Berdampak pada Perilaku Kekerasan terhadap Anak

"Kami percaya masalah pornografi adalah isu global, namun penyebaran, pembuatan, dan yang menjadi korban adalah di tingkat desa," kata Sofyan di acara Talkshow Pornografi Anak: Tren, Ancaman dan Strategi Penanganan di Komunitas, dikutip siaran pers, Kamis (14/10/2021).

"Masyarakat desa menjadi bingung bagaimana mengatasi masalah pornografi yang viral hanya di tingkat desa," ujar dia.

Adanya permasalahan tersebut, dinilainya menjadi landasan untuk mengadakan komunitas-komunitas di desa yang bertujuan mengatasi pornografi melalui desa/kelurahan bebas pornografi.

Menurut Sofyan, inisiatif di tingkat lokal tersebut perlu dikembangkan ke seluruh desa di Indonesia.

Baca juga: Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Apalagi, penggunaan internet saat ini sudah berkembang pesat hingga ke perdesaan.

"Mengingat penggunanaan teknologi internet saat ini semakin masif dengan adanya pembelajaran online yang semakin mempermudah jalan pelaku untuk mengakses korbannya melalui internet," ujar dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020 menunjukkan terdapat 91 anak yang menjadi korban pornografi dari media sosial.

Kemudian terdapat 389 anak pelaku kepemilikan media pornografi (HP/video, dan lainnya).

"Jumah tersebut tentu bukanlah jumlah yang senyatanya ada di lapangan karena fenomena ini seperti gunung es," kata dia.

Baca juga: ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Oleh karena itu, ujar Nahar, sejak 2018 Kementerian PPPA bekerja sama dengan ECPAT Indonesia telah membentuk 20 desa/kelurahan bebas pornografi yang berlokasi di 7 provinsi.

Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.