Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Imbau Masyarakat Beri Nama Anak dengan Arti yang Baik

Kompas.com - 13/10/2021, 16:04 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arief Fakrulloh mengimbau masyarakat untuk memberi nama anak dengan arti yang baik.

Adapun hal ini ia katakan karena ada nama dalam database kependudukan yang dimiliki Kemendagri, yang memiliki konotasi kurang baik.

"Saran saya, gunakan, pilih nama-nama yang baik, nama-nama yang berupa doa. Namanya yang berupa pengharapan," kata Zudan melalui keterangan video yang dikutip Rabu (13/10/2021).

Adapun nama yang tercatat di Dukcapil antara lain Aji Setan, Hantu, Jelek, Bodoh dan Orang Gila. Lalu ada juga yang memberi nama seperti nama binatang yakni Tikus.

Selain itu, kata Zudan, ada juga orang yang menggunakan nama yang unik seperti nama-nama posisi dalam kenegaraan.

Baca juga: Kemendagri Ungkap Nama-nama Unik di Database Kependudukan, Ada Bapak Presiden, Iblis, hingga Orang Gila

Seperti nama Bapak Presiden, Bupati, Wali Kota, Menteri. Kemudian juga ada nama yang diberikan seperti nama ilmu pengetahuan yakni Ekonomi.

"Ada yang bernama Bapak Presiden itu ada di Jawa Barat. Kemudian ada yang namanya Bupati tinggal di Bangka Belitung, ada yang namanya Wali Kota tinggal di Sumatera Utara. Juga ada yang namanya Menteri ada di ada di Sumatera Selatan," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Zudan, juga banyak nama-nama dengan arti yang baik dalam data base kependudukan. Misalnya, nama-nama nabi ataupun nama yang memiliki arti baik dalam bahasa daerah.

"Tetapi ada nama yang berupa doa walaupun dalam bahas daerah. Misalnya Slamet, namanya Waluyo, namanya Rahardjo," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com