Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

83 Kasus Covid-19 di PON XX, Luhut: Tidak Melonjak Signifikan

Kompas.com - 11/10/2021, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 83 orang yang terdiri dari atlet, ofisial, pelatih, dan wasit di gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, angka tersebut bukan lonjakan yang signifikan.

"Dalam pelaksanaan PON yang masih berlangsung ini tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan selama acara digelar," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Menkes: Ada 83 Kasus Konfirmasi Covid-19 dari PON Papua

Luhut mengakui bahwa seiring dengan pelaksanaan PON XX, terjadi peningkatan mobilitas penduduk dari Jawa dan Bali menuju Papua.

Meski tidak berimbas pada lonjakan kasus secara signifikan, Koordinator PPKM Jawa-Bali itu mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai lengkah untuk mencegah meluasnya penularan.

"Pelaksanaan PON ini akan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan event-event besar lainnya," kata Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa dari 83 orang yang terkonfirmasi Covid-19, 72 persen di antaranya merupakan atlet.

Kemudian, 23 persen ofisial, 1,5 persen pelatih dan wasit, termasuk dan wartawan yang meliput.

Baca juga: Menkes Duga Penyebaran Covid-19 di PON Papua Terjadi di Tempat Penginapan

Atlet yang terpapar Covid-19 terbanyak berasal dari cabang olahraga (cabor) judo dan sepatu roda. Kemudian cabor motorcross, panahan, dan kriket.

Penyebaran Covid-19 itu terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.

Senada dengan Luhut, Airlangga menyampaikan bahwa penularan Covid-19 itu tak signifikan dibandingkan dengan banyaknya jumlah atlet yang terlibat dalam gelaran PON XX.

"Jumlah kasus 83 itu dari 10.000 atlet. Jadi dari segi persentase relatif baik," ujar Airlangga.

"Kemudian dari segi daerah itu di 4 daerah itu seluruhnya sudah (PPKM) level 2. Jadi efek kepada publiknya juga tidak terjadi kenaikan yang signifikan," kata Koordinator PPKM luar Jawa-Bali itu.

Baca juga: 80 Orang Terpapar Covid-19 Selama PON XX Papua, Luhut: Akan Jadi Pembelajaran

Kendati demikian, Airlangga mengatakan, pemerintah telah mengatur sejumlah kebijakan untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19, salah satunya terkait mekanisme kepulangan para atlet ke daerah masing-masing.

Para atlet diwajibkan tes PCR sebelum bertolak dari Papua menuju ke daerah asal dan setibanya di daerah asal, serta menjalani karantina selama 5 hari di fasilitas yang disediakan pemerintah.

"Pemerintah mendorong agar mekanisme kepulangan para atlet diperbaiki," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com