Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Ada 83 Kasus Konfirmasi Covid-19 dari PON Papua

Kompas.com - 11/10/2021, 16:42 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengunkapkan, per siang hari ini ada 83 orang terpapar Covid-19 dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Jumlah tersebut bertambah bila dibandingkan data 10 Oktober kemarin yang mencapai 65 orang.

“Jadi memang per kemarin sudah diindentifikasi 65 kasus konfirmasi, sampai tadi siang itu menjadi 83 kasus konfirmasi,” kata Budi dalam konferensi pers, Senin (11/10/2021).

Menurut Budi, penularan kasus Covid-19 terkonsenterasi di beberapa cabang olahraga (cabor), yakni cabor Judo, Sepatu Roda, Motorcross, Panahan dan Kriket.

Selanjutnya, ia menambahkan, ada penularan juga terkonsenterasi berdasarkan provinsi asal para atlet, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), dan Bali.

Baca juga: Menkes Duga Penyebaran Covid-19 di PON Papua Terjadi di Tempat Penginapan

“Konsenterasi terjadi beberapa provinsi asal, terutama DKI, Jatim, Jateng, dan Bali,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menduga penularan tersebut berasal dari tempat penginapan. Sebab, dalam satu kamar penginapan bisa ditempati oleh 4 orang.

“Karena memang kamar yang ditempati para atlet itu satu kamar ditempati sekitar 4 orang atlet, dan saat makan dilakukan makan bersama,” ucap dia.

Di kesempatan yang sama, Koordinator PPKM Luar Jawa dan Bali Airlangga Hartarto menyampaikan mayoritas yang terpapar Covid-19 di PON Papua adalah atlet.

Kemudian, ada juga tim ofisial, pelatih, wasit, hingga wartawan yang terpapar.

“Atletnya 72 persen. Officialnya 23 persen, coach 1,5 persen, wasit 1,5 persen, dan di situ masuk wartawan di situ masuk yang meliput,” ujar Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com