Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inggris Belum Akui Sinovac Jadi Syarat Masuk, Menlu RI Terus Angkat Kekhawatiran Politisasi Vaksin

Kompas.com - 11/10/2021, 15:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah negara, termasuk Inggris, masih belum sepenuhnya menerima kedatangan orang bervaksin Sinovac dan Sinopharm sebagai syarat perjalanan.

Padahal, kedua jenis vaksin asal China itu telah diakui Organisasi Kesehatan Dunia  atau WHO.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu RI) Teuku Faizasyah mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, dalam banyak kesempatan internasional terus menyuarakan ini.

"Menlu RI dalam banyak kesempatan mengangkat kekhawatiran atas politisasi vaksin," kata Faizasyah saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Sinovac Belum Diakui Syarat Masuk Inggris, Ini Kata Kemenkes

Lebih lanjut, Faizasyah mengatakan, Indonesia mendorong semua negara menggunakan bisa vaksin yang masuk dalam daftar WHO sebagai rujukan syarat perjalanan ke luar negeri.

Menurut Faizasyah, belum diterapkannya vaksin Sinovac di berbagai negara sebagai syarat perjalanan adalah isu bersama yang tidak hanya dihadapi Indonesia.

Ia juga menambahkan, dalam sidang Mejelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa yang digelar di New York, Amerika Serikat, Rabu (22/9/2021), Menlu RI juga membahas isu terkait vaksin Covid-19 ini.

"Menlu RI juga membahas hal ini dengan banyak negara," tuturnya.

Baca juga: Bertemu Menlu Serbia, Menlu Retno Sepakati Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi juga menegaskan, Indonesia terus mengupayakan diplomasi terkait syarat vaksin Covid-19 bagi pelaku perjalanan ke luar negeri.

Menurut Nadia, hal itu dilakukan agar warga negara Indonesia (WNI) bervaksin Sinovac bisa melakukan perjalanan ke negara lain.

"Iya (mengupayakan agar vaksin Sinovac bisa digunakan ke semua negara) untuk kepentingan WNI yang akan melakukan perjalanan luar negeri," kata Nadia.

Baca juga: Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com