Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komcad Diusulkan Jadi Bagian Atasi Ancaman Bencana

Kompas.com - 11/10/2021, 12:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menyebutkan, komponen cadangan (komcad) harus dipersiapkan menjadi pasukan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman non-konvensional.

Ancaman non-konvensional tersebut berupa persoalan kebencanaan seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung, kebakaran hutan, hingga perubahan iklim.

"Selain Komcad fokus pada tupoksi sebagai instrumen petahanan negara, penambahan fungsi sebagai kekuatan cadangan dalam menghadapi darurat nasional (bencana) menjadi suatu keniscayaan," ujar Beni kepada Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Saat Jokowi dan Prabowo Naik Jip Tinjau Kesiapan Pasukan Komponen Cadangan

Beni mengatakan, pemerintah sempat kewalahan mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non-alam.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan merespons dengan mendirikan rumah sakit tambahan yang berasal dari aset atau fasilitas institusi tersebut.

Namun, Beni menuturkan, hal ini perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Salah satu SDM yang bisa dikerahkan adalah kalangan mahasiswa kedokteran maupun perawat tingkat akhir.

Terkait hal itu, Beni menyatakan, sudah semestinya pembentukan komcad di masa depan bisa berkontribusi dalam penanganan pandemi atau pun keadaan darurat nasional lainnya.

Selain itu, pasukan komcad juga bisa difungsikan untuk menghadapi ancaman konvensional. Misalnya, konflik di Laut China Selatan.

Sekalipun Indonesia tak akan terlibat dalam konflik di wilayah tersebut, namun komcad tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai instrumen pertahanan negara.

Dengan bermacam spektrum ancaman tersebut, keahlian komcad yang harus dipersiapkan di masa depan antara lain, dokter, perawat, tenaga kesehatan, ahli kimia dan laboratorium.

"Ahli teknik sipil, ahli komputer atau infomatika, keamanan siber, ahli biologi, ahli nuklir, pilot, manajemen bencana alam, urusan sipil lainnya dan operasi psikologi dan propaganda," katanya.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Komponen Cadangan: Definisi, Keuntungan dan Sanksi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan 3.103 orang menjadi pasukan komcad periode 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (7/10/2021).

Adapun 3.103 anggota komponen cadangan yang hari ini ditetapkan terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Diponegoro 500 orang.

Kemudian, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com