Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: 3.609 Warga Mengungsi Setelah Kerusuhan di Yahukimo

Kompas.com - 06/10/2021, 15:34 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kepolisian RI menyatakan, 3.609 warga mengungsi di sejumlah tempat setelah kerusuhan yang terjadi di Yahukimo, Papua.

Ribuan pengungsi itu antara lain berada di Mapolres Yahukimo, Gereja Gidi Evanhastia, dan Koramil Dekai.

"Warga sekitar Yahukimo yang masih mengungsi, masih meminta perlindungan, tercatat 3.609 orang masih berlindung pada beberapa tempat," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Meski begitu, Rusdi memastikan situasi dan kondisi di Yahukimo saat ini kondusif.

Baca juga: Polisi Tetapkan 22 Tersangka Kasus Kericuhan Yahukimo

Menurut dia, aparat gabungan TNI-Polri telah memulihkan situasi secara optimal.

"Aparat keamanan TNI-Polri berkekuatan 3 satuan setara kompi (SSK) berada di Yahukimo untuk memulihkan kembali situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Yahukimo," ujar dia.

Rusdi menyebut, saat ini Polda Papua telah menetapkan 22 orang tersangka dalam kasus kerusuhan tersebut.

Sebanyak 22 tersangka itu merupakan bagian dari 56 orang yang sebelumnya ditangkap polisi. Rusdi mengatakan, jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah.

"Penyidik masih mendalami dan kemungkinan akan bertamhah tersangka itu cukup besar," kata dia.

Baca juga: Polri Minta Warga Yahukimo Tidak Terprovokasi Hoaks soal Kematian Abock Busup

Kerusuhan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada Minggu (3/10/2021) diduga dipicu informasi hoaks penyebab kematian mantan Bupati Yahukimo Abock Busup.

Para pelaku yang diduga berasal dari Suku Kimyal menyerang masyarakat dari Suku Yali. Mereka mendapatkan informasi bohong via telepon bahwa Abock meninggal karena dibunuh lawan politiknya.

Dalam peristiwa kerusuhan ini, enam warga tewas dan puluhan luka-luka. Enam orang yang meninggal adalah lima warga Suku Yali dan seorang pelaku penyerangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com