Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan di Yahukimo, F-PPP Minta Aparat Jamin Keamanan Warga

Kompas.com - 04/10/2021, 14:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta aparat keamanan memberi jaminan keamanan kepada semua warga agar tidak ada lagi korban jatuh akibat kerusuhan yang terjadi di Yahukimo, Papua.

"Aparat hukum dan keamanan harus bisa memberikan jaminan keamanan kepada semua warga di Distrik Dekai agar tidak lagi ada korban berjatuhan," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Senin (4/10/2021).

Baidowi berpendapat, aparat mesti menunjukkan tindak tegas terhadap oknum-oknum yang sengaja menyulut kerusuhan dan mengambil keuntungan dari situasi tak kondusif.

Baca juga: Bermula Kendaraan Mencurigakan Mondar-mandir, Petugas Tangkap 4 Orang yang Terlibat KKB di Yahukimo

Namun, ia juga mengingatkan agar aparat memperhatikan hal-hal sensitif terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) agar kerusuhan tidak meluas.

"Sehingga dengan kehati-hatian namun tetap mengedepankan proses hukum yang adil tersebut tidak memperluas kerusuhan pada isu SARA yang berpotensi semakin dimanfaatkan oleh KNPB dan kelompok separatis lainnya," ujar Baidowi.

Ia pun berharap agar kerusuhan yang terjadi tidak mengganggu perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar di Provinsi Papua.

Kericuhan pecah di Distik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Minggu (3/10/2021). Sebanyak 6 orang tewas yang salah satunya adalah pelaku penyerangan.

"Masyarakat yang meninggal dunia enam orang yang salah satunya diduga adalah pelaku penyerangan. Seluruh jenazah masih disemayamkan di RSUD Yahukimo," kata Direskrimum Polda Papua Faizal Ramadhani kepada Kompas.com, Minggu.

Baca juga: Kerusuhan di Yahukimo, Pimpinan DPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku

Faizal juga mengungkapkan, terdapat ribuan warga yang mengungsi di Mapolres Yahukimo akibat kerusuhan tersebut.

Kericuhan di Yahukimo dipicu oleh kematian mantan Bupati Yahukimo Abock Busup di sebuah hotel di Jakarta. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam terkait dugaan motif tersebut.

Saat ini, Faizal mengatakan pihaknya sudah menangkap 52 orang yang diduga menjadi pelaku penyerangan. Ia menduga ada keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KPNB) dalam peristiwa itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com