Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Minta Panglima TNI Usut Tuntas Kekerasan yang Libatkan Anggotanya

Kompas.com - 05/10/2021, 15:04 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengusut tuntas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang libatkan anggotanya.

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 76 TNI.

Berdasarkan catatan Kontras dalam satu tahun terakhir, terjadi 54 kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat TNI khususnya berkaitan dengan kekerasan harus diusut secara tuntas dan berkeadilan lewat mekanisme hukum yang akuntabel,” terang Rivan dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Kontras Ungkap Terjadi Penurunan Kasus Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI

Rivan memaparkan, angka kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota TNI sebenarnya mengalami penurunan dibanding dengan periode 2019-2020.

Namun, masih adanya keterlibatan anggota TNI pada kasus-kasus kekerasan itu menunjukkan masih ada oknum yang bersifat arogan.

“Adanya kuasa yang sangat besar dimiliki oleh institusi TNI, sehingga anggotanya berlaku arogan terhadap masyarakat sipil, jurnalis bahkan aktivis,” ucap dia.

Dalam catatan Kontras, setahun belakangan kekerasan yang dilakukan anggota TNI di 20 provinsi di Indonesia telah menyebabkan setidaknya 17 orang tewas, 65 orang luka, 12 ditangkap, dan 4 orang mengalami intimidasi, dan pengrusakan benda fisik.

Rivan mengatakan, Papua dan Sumatera Utara menjadi dua provinsi dengan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM tertinggi yang melibatkan oknum TNI.

“Papua menjadi wilayah yang paling dominan terjadinya kasus kekerasan sebanyak 9 peristiwa dan disusul Sumatera Utara dengan 7 peristiwa,” kata dia.

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

Khusus di Papua, Rivan yakin bahwa angka kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi masih bisa lebih banyak.

Sebab, selama ini informasi terkait kekerasan di Papua sangat terbatas.

“Perlu digarisbawahi bahwa fenomena kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua harus dianggap sebagai fenomena gunung es dikarenakan minimnya akses informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di Papua,” ucap dia.

“Serta narasi terkait beberapa kasus yang didominasi oleh narasi negara,” kata Rivan.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, PDI-P Mencita-citakan TNI Kekuatan Pertahanan yang Sangat Kuat

Dalam peringatan HUT TNI ke 76 yang diperingati hari ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta agar prajuritnya meningkatkan profesionalitas.

Hadi meminta agar prajurit TNI terus menjaga konsolidasi dengan masyarakat untuk membangun Indonesia yang tangguh.

“Tingkatkan terus profesionalisme dan kemanunggalan dengan rakyat, bersatu, berjuang, kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” kata Hadi melalui keterangan tertulis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com