Kerusuhan di Yahukimo, Pimpinan DPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin atas kerusuhan di Yahukimo, Papua, yang menyebabkan 6 orang tewas.

Dasco meminta pemerintah mewaspadai upaya-upaya untuk memecah belah di Papua dengan isu-isu yang tak berdasar dan menindak tegas terhadap oknum yang tak bertanggung jawab.

"Kita minta aparat juga bertindak tegas apabila kemudian menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau KKB yang mencoba membuat kerusuhan lebih luas di Yahukimo," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021).

Dasco menuturkan, hal itu mesti diwaspadai karena Papua tengah menyelenggarakan hajat besar yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.

Di sisi lain, Dasco juga mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan persuasif dalam memadamkan suasana di Yahukimo.

Baca juga: Yahukimo Mencekam, Ricuh Dipicu Kematian Mantan Bupati, 6 Tewas hingga KNPB Diduga Terlibat

"Pendekatan persuasif tetap diperlukan untuk menenangkan keadaan, menenangkan rakyat di sana," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Kericuhan pecah di Distik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Minggu (3/10/2021). Sebanyak 6 orang tewas yang salah satunya adalah pelaku penyerangan.

"Masyarakat yang meninggal dunia enam orang yang salah satunya diduga adalah pelaku penyerangan. Seluruh jenazah masih disemayamkan di RSUD Yahukimo," kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani kepada Kompas.com, Minggu.

Faizal juga mengungkapkan, terdapat ribuan warga yang mengungsi di Mapolres Yahukimo akibat kerusuhan tersebut.

Kericuhan di Yahukimo dipicu oleh kematian mantan Bupati Yahukimo Abock Busup di sebuah hotel di Jakarta. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam terkait dugaan motif tersebut.

Baca juga: Kericuhan Yahukimo Tewaskan 6 Orang, Polisi Tangkap 52 Terduga Pelaku Penyerangan

Saat ini, Faizal mengatakan pihaknya sudah menangkap 52 orang yang diduga menjadi pelaku penyerangan. Ia menduga ada keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KPNB) dalam peristiwa itu.