Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tak Mudah Turunkan Status Level PPKM

Kompas.com - 04/10/2021, 10:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta pemerintah tak mudah menurunkan status level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di suatu daerah.

Hal tersebut disampaikan Pandu jika pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 1-4 di seluruh wilayah.

"Saya mengingatkan jangan mudah menurunkan PPKM ke level 1, karena sebelum semuanya stabil, jangan ke level 1, ke level 2 saja. Kita bermain di level 2-3," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/10/2021).

Baca juga: PPKM di Semua Wilayah Berakhir Hari Ini, Akankah Diperpanjang Kembali?

Pandu mengingatkan, indikator vaksinasi Covid-19 sebagai penentu level PPKM di suatu wilayah harus diperhatikan.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut harus diterapkan karena vaksinasi mampu menurunkan kasus kematian dan perawatan di rumah sakit.

"Karena sudah terbukti di daerah DKI eksperimen kita vaksinasi lansia kita yang tinggi menurunkan angka kematian yang sampai rendah sampai satu (kasus kematian lansia) kemarin," ujarnya.

Selain itu, Pandu mengatakan, pemeriksaan dan pelacakan kontak erat (tracing) juga masih menjadi indikator penentuan level pada PPKM.

Oleh karenanya, ia berharap seluruh pihak tetap berupaya menekan penularan virus dan tak terlalu euforia dengan penurunan kasus Covid-19.

"Ingat kita ada agenda besar PON dan yang akan datang Natal dan Tahun Baru, ini yang harus kita jaga betul," ucap dia.

Baca juga: Dalam Sepekan, Rata-rata Penambahan Kasus Covid-19 Harian di Bawah 2.000

Adapun, PPKM level 1-4 di seluruh wilayah berakhir hari ini, Senin (4/10/2021). Sebelumnya, kebijakan itu sudah diberlakukan selama 2 pekan terhitung sejak 21 September 2021.

Pada periode tersebut, pemerintah menerapkan pelonggaran di berbagai sektor kegiatan. Misalnya, mengizinkan anak-anak usia di bawah 12 tahun masuk mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada daerah PPKM level 2 dan 3, hingga diberlakukannya work from home (WFH) pada perkantoran sektor non-esensial di kabupaten dan kota level 3 sebanyak 25 persen karyawan.

Berbagai pelonggaran dilakukan lantaran pemerintah menilai situasi pandemi Covid-19 sudah menunjukkan perbaikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perbaikan situasi pandemi ditandai dengan tidak adanya lagi daerah di Jawa-Bali yang berada pada level 4 PPKM.

Pada periode PPKM sebelumnya, jumlah wilayah yang berada di level 4 PPKM tersisa 3 kabupaten/kota.

Perbaikan situasi pandemi juga ditunjukkan dengan terus menurunnya angka penambahan kasus positif harian, kasus aktif, dan jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com