Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inisiatif Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dinilai untuk Hindari Kegaduhan

Kompas.com - 29/09/2021, 16:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menilai, langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana merekrut 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan akibat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) patut diapresiasi.

Menurut dia, rencana tersebut merupakan langkah bijak yang dilakukan oleh Kapolri guna menghindari kegaduhan yang terjadi di ruang publik terkait pemberhentian 56 pegawai KPK.

"Saya apresiasi ya, saya apresiasi dan memberikan dukungan terhadap Kapolri mengambil langkah itu untuk menghindari kegaduhan di ruang publik. Saya kira itu satu langkah yang sangat bijak yang diambil oleh Pak Kapolri," kata Sudding saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/9/2021).

Sudding mengaku juga sudah mengetahui kabar bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana itu. Ia pun berpandangan bahwa Kapolri telah berhasil mengimplementasikan pesan Jokowi agar polemik pengangkatan ini berakhir dengan baik.

Baca juga: Kapolri Dipersilakan Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Mensesneg: Tetap Harus Koordinasi dengan BKN dan Menpan RB

"Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri itu adalah langkah implementasikan keinginan Pak Jokowi supaya 56 pegawai KPK kemarin itu tetap direkrut sebagai ASN," nilai dia.

Lebih lanjut, Sudding mengaku tak sepakat jika ada pendapat para pegawai KPK yang tak lolos TWK itu terkesan 'dilempar-lempar' ke instansi lainnya.

Pasalnya, menurut dia, inisiatif Kapolri untuk merekrut 56 pegawai KPK itu semata untuk mengakomodasi agar mereka tetap menjadi ASN.

"Saya kira bukan dilempar ya, tapi saya kira paling tidak ini diakomodasi. Keinginan agar 56 anggota yang tidak lolos itu tetap jadi ASN," ujarnya.

Kendati demikian, ia tetap berharap agar inisiatif itu dapat segera terlaksana. Sehingga kegaduhan atau polemik yang telah terjadi selama berbulan-bulan ini cepat berakhir.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tak lolos TWK menjadi ASN Polri.

Baca juga: Mahfud: Langkah KPK Tak Salah, Kebijakan Presiden Setujui Kapolri Juga Benar

Listyo mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal rencana tersebut.

"Kami berkirim surat untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tidak lulus dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kami tarik dan kami rekrut menjadi ASN Polri," kata Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, Polri membutuhkan kontribusi 56 pegawai KPK itu untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com