Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Terima 191 Mahasiswa dalam Program Magang di Rumah Rakyat

Kompas.com - 29/09/2021, 11:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima sebanyak 191 mahasiswa yang menjalani masa magang dan studi independen bersertifikat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat membuka acara Program Magang dan Studi Independen Bersertifikasi Kampus Merdeka bertajuk "Magang di Rumah Rakyat DPR RI".

"Magang di Rumah Rakyat DPR yang semula diikuti oleh 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dari Timur sampai Barat, dengan dua program yakni parliament trainee dan program satu data," kata Indra dalam acara yang dipantau secara Live Streaming melalui channel YouTube DPR RI, Rabu.

"Namun, saat ini jumlah peserta berkurang menjadi 191 dikarenakan alasan kesehatan," lanjut dia.

Baca juga: Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Dari total mahasiswa yang mengikuti program magang, 155 orang di antaranya mengikuti program parliament trainee dan 36 orang mengikuti program satu data.

Indra menuturkan, mereka yang mengikuti program ini merupakan mahasiswa terpilih yang telah melewati serangkaian tes. Tak kurang dari 17.000 mahasiswa, sebut dia, yang berminat mengikuti kegiatan ini.

"Persaingannya tidak kalah sengit dari tes masuk CPNS, mas Menteri, susah sekali," ucap Indra.

Sebelum mengetahui tingginya antusiasme mahasiswa, ia mengatakan, DPR meminta izin kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk melakukan uji coba program magang dengan menerima hanya 75 orang.

"Karena asumsinya yang mendaftar mungkin sekitar 2.000. Tapi minggu kedua ternyata 4.000, minggu ketiga 6.000, minggu keempat 10.000, lalu 15.000, sampai kemudian kita stop di angka 16.000, masih muncul sampai 17.000 hingga 18.000. Tapi sistemnya sudah tidak bisa berjalan," jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menerangkan bahwa model Kampus Merdeka di mana membebaskan mahasiswanya untuk magang di sejumlah institusi atau lembaga pemerintah meski tak sesuai program studinya sudah diterapkan di sejumlah negara maju, salah satunya Amerika Serikat.

Baca juga: Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

"Mahasiswa bebas pada kurun waktu tertentu untuk mengambil bidang dan minat guna mengembangkan dirinya, jejaringnya, dan networknya, dan juga menentukan masa depannya," terang dia.

Selain itu, Indra juga menilai bahwa keputusan mahasiswa untuk memilih DPR sebagai tempat magang merupakan langkah yang tepat.

Pasalnya, dia mengeklaim bahwa seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR melingkupi seluruh permasalahan kehidupan bangsa Indonesia.

"Teman-teman, kalau belajar pertanian, di sini bukan pertanian saja, bagaimana politik pangan diputuskan. Teman-teman yang belajar teknik, di sini semua politik infrastruktur diputuskan lewat perundang-undangan. Begitu juga yang ilmu hukum, Anda tidak hanya belajar perancangan di kampus, di sini diputuskan berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan hukum," klaim Indra.

Terakhir, Indra mengingatkan bahwa program magang ini berlangsung sejak 6 September 2021 hingga 23 Desember 2021.

Para mahasiswa juga akan didampingi oleh mentor-mentor dari Kesekretariat Jenderal DPR selama magang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com