Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menegaskan, pihaknya tidak ingin syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19 dipermudah.

Hal tersebut disampaikan Aman di acara Update Kajian IDAI Terkait Covid-19 pada Anak: Pembelajaran Tatap Muka, yang digelar secara virtual, Minggu (26/9/2021).

"IDAI tidak mau syarat PTM anak Indonesia berbeda dengan anak di negara lain. Kalau syarat untuk sekolah, tapi syarat kesehatannya didiskon atau paket hemat, kami tidak mau," ujar Aman.

Aman menegaskan, pihaknya tidak mau ada anak yang terinfeksi Covid-19 atas pelaksanaan PTM tersebut. Apalagi hingga menyebabkan sang anak meninggal dunia.

Baca juga: Penjelasan Kemendikbud Ristek soal 1.000 Lebih Sekolah PTM Klaster Covid-19

Terlebih, kata dia, data kasus long Covid-19 di Indonesia cukup banyak apabila dipublikasikan.

Menurut dia, kasus long Covid-19 sangat berdampak pada anak apabila mereka terkena.

"Anak kita banyak yang komorbid. Tapi ini tidak dibuat masuk untuk syarat-syarat (pelaksanaan PTM). Sekolah memang harus tetap dilakukan, tapi syarat kesehatannya ini (kurang sesuai)," ujar dia.

Aman mengatakan, saat pelaksanaan PTM harus dimulai dengan trial atau percobaan melalui tindak lanjut yang ketat.

Terutama dalam hal tracing apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan PTM.

"Kita harus melakukan ini all out dengan syarat-syarat. Kalau ada (anak) yang komorbid (bagaimana). Sistem ini (syarat PTM) tidak dibuat rapi dari awal," kata dia.

Baca juga: 2 Siswa SMP Positif Covid-19, PTM Terbatas di Wonogiri Resmi Ditunda

"Kami tidak mengatakan kami harus diajak (menyusun persyaratan PTM), tidak diajak pun tidak keberatan. Tapi tolong lakukan yang sesuai dengan yang kami anggap betul," lanjut Aman.

Diketahui, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PTM secara terbatas di wilayah tertentu dengan persyaratan tertentu.

Aman mengaku bahwa IDAI tidak diminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyusun persyaratan PTM tersebut dari sisi kesehatan bagi anak.

"Kami tidak diminta Kemendikbudristek. Mereka mengeluarkan sendiri, tapi mungkin punya pandangan ahli dan lainnya," kata dia.