[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Perseteruan di Partai Demokrat kembali memanas setelah kubu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan judicial review (JR) terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

Mereka menggandeng advokat ternama Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum yang mendampingi dalam perkara tersebut.

Berita mengenai upaya perebutan kursi Ketua Umum Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko pun kembali menarik minat para pembaca Kompas.com.

Artikel tentang upaya Moeldoko merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat pun menjadi berita terpopuler nasional.

Selain itu, berita tentang syarat penerbangan yang dikeluhkan masyarakat juga menjadi perhatian para pembaca Kompas.com.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Alifudin meminta pemerintah mengkaji ulang haga tes PCR dan antigen yang dinilai masih mahal. Selain itu ia juga mempermasalahkan masa berlaku tes PCR dan antigen yang terlalu singkat.

Artikel yang berisikan keluhan masyarakat yang disampakan Alifudin itu pun masuk ke dalam deretan berita populer nasional.

Berikut paparannya:

1. Babak Baru Drama Demokrat

Konflik perebutan kursi ketua umum Partai Demokrat memasuki episode baru setelah kubu Moeldoko mengajukan judicial review (JR) terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

Empat mantan anggota Partai Demokrat yang merapat ke kubu Moeldoko menggandeng advokat ternama, Yusril Ihza Mahendra, sebagai kuasa hukum dalam JR dengan termohon Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selaku pihak yang mengesahkan AD/ART tersebut.

"Judicial review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020," kata Yusril dalam siaran pers, Kamis (23/9/2021).

Selengkapnya baca: Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

2. Syarat penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta pemerintah mengkaji ulang harga untuk tes PCR dan antigen yang dinilai masih tinggi.

Selain itu, ia meminta pemerintah mengkali ulang soal masa berlaku hasil tes untuk syarat perjalanan udara.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait harga tes Covid-19 dan singkatnya masa berlaku.

Selengkapnya baca: Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19