Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Kompas.com - 23/09/2021, 14:43 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa penonton pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dibatasi hanya 25 persen.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan mengingat PON Papua diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

"Seperti halnya kita belajar dari Olimpiade Tokyo (25 persen), termasuk di dalamnya ofisial yang menonton, panitia yang menonton, ada media dan seterusnya," kata Sonny dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (23/9/2021).

"Kita berharap dengan adanya batasan tadi, tidak terjadi kerumunan dan risiko penularan," kata dia.

Baca juga: Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Sonny mengatakan, pihaknya harus memastikan para atlet yang berada di Papua tidak terpapar Covid-19 dengan menerapkan sistem gelembung atau bubble.

Menurut dia, sistem gelembung adalah setiap atlet, panitia, dan ofisial tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar aktivitas yang sudah ditentukan.

"Harapannya dengan sistem bubble tersebut kita bisa betul-betul mengurangi risiko penularan," ujar dia.

Sonny mengatakan, pihaknya juga menyusun protokol kesehatan untuk zonasi venue agar semua pihak yang berada di lokasi dapat mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.

Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

PON XX Papua akan digelar tahun ini pada 2-15 Oktober 2021, di tengah situasi pandemi Covid-19.

PON XX akan digelar bersamaan dengan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) ke-16.

Pemerintah memastikan PON dan Peparnas akan disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com