Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pentingnya Vaksinasi untuk Capai "Herd Immunity"

Kompas.com - 15/09/2021, 07:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity.

Indonesia memiliki target untuk memvaksinasi 77 persen dari jumlah populasi penduduk Tanah Air atau 208,2 juta orang.

Oleh karena itu, percepatan vaksinasi kepada masyarakat pun sangat dibutuhkan untuk segera mencapai hal tersebut.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya program vaksinasi dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Sebab, vaksinasi dapat menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity yang membantu menekan laju penyebaran virus," ujar Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Kejar Target Herd Immunity Akhir Tahun, Pemkab Bekasi Akan Gelar Vaksinasi di Tiap RW

Meskipun demikian, kata dia, pelaksanaan vaksinasi juga harus ditunjang kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T).

Ini termasuk juga ketangguhan masyarakat untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan 3M.

Data Kementerian Kesehatan per 13 September 2021 menunjukkan cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sangat tinggi.

Dari sasaran 8.395.427 orang, tercatat 10,3 juta orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 7,1 juta orang telah mendapatkan dosis kedua.

Hanya saja, untuk lebih meningkatkan capaian tersebut, kata dia, pemerintah bersama seluruh jajaran terkait terus melakukan percepatan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat, terutama di setiap jenjang usia yang diperbolehkan menerima vaksinasi.

Penentu PPKM

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan penentu turunnya level kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Vaksin menjadi salah satu penentu turunnya level PPKM sehingga kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun Covid-19 belum hilang sama sekali," kata Ma'ruf.

Baca juga: UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 20,44 Persen dari Target

Ma'ruf mengatakan, suatu daerah apabila level PPKM-nya ingin turun dari level 3 ke level 2 misalnya, minimal masyarakat yang sudah tervaksinasi di wilayah tersebut 50 persen.

Saat ini, sudah ada beberapa daerah yang level PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3, salah satunya DKI Jakarta.

"Walaupun sekarang sudah mulai ada penurunan dari level 4 ke level 3, kami ingin ketika dari level 3 ke 2 minimal di daerah harus tercapai 50 persen masyarakatnya sudah tervaksin," kata dia.

Kemudian, bagi daerah yang turunnya dari level PPKM 2 ke 1, masyarakat di wilayah tersebut harus sudah tervaksin 70 persen.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi, terutama untuk dosis pertama dan kedua dalam rangka mengejar kekebalan kelompok.

Pemerintah menargetkan pada akhir Desember 2021 seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sudah divaksinasi agar mencapai herd immunity.

"Vaksinnya sendiri sudah cukup, tersedia sampai dengan seluruhnya tervaksin sebesar 77 persen (populasi masyarakat), tapi memang proses vaksinasinya memerlukan waktu," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasinya adalah dengan mengerahkan berbagai pihak selain dinas-dinas kesehatan, TNI, Polri, serta Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Baca juga: Satgas Covid-19: Vaksinasi Berkontribusi terhadap Penurunan Kasus

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com