Pentingnya Vaksinasi untuk Capai "Herd Immunity"

Indonesia memiliki target untuk memvaksinasi 77 persen dari jumlah populasi penduduk Tanah Air atau 208,2 juta orang.

Oleh karena itu, percepatan vaksinasi kepada masyarakat pun sangat dibutuhkan untuk segera mencapai hal tersebut.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya program vaksinasi dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Sebab, vaksinasi dapat menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity yang membantu menekan laju penyebaran virus," ujar Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Selasa (14/9/2021).

Meskipun demikian, kata dia, pelaksanaan vaksinasi juga harus ditunjang kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T).

Ini termasuk juga ketangguhan masyarakat untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan 3M.

Data Kementerian Kesehatan per 13 September 2021 menunjukkan cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sangat tinggi.

Dari sasaran 8.395.427 orang, tercatat 10,3 juta orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 7,1 juta orang telah mendapatkan dosis kedua.

Hanya saja, untuk lebih meningkatkan capaian tersebut, kata dia, pemerintah bersama seluruh jajaran terkait terus melakukan percepatan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat, terutama di setiap jenjang usia yang diperbolehkan menerima vaksinasi.

Penentu PPKM

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan penentu turunnya level kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Vaksin menjadi salah satu penentu turunnya level PPKM sehingga kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat terjaga walaupun Covid-19 belum hilang sama sekali," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, suatu daerah apabila level PPKM-nya ingin turun dari level 3 ke level 2 misalnya, minimal masyarakat yang sudah tervaksinasi di wilayah tersebut 50 persen.

Saat ini, sudah ada beberapa daerah yang level PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3, salah satunya DKI Jakarta.

"Walaupun sekarang sudah mulai ada penurunan dari level 4 ke level 3, kami ingin ketika dari level 3 ke 2 minimal di daerah harus tercapai 50 persen masyarakatnya sudah tervaksin," kata dia.

Kemudian, bagi daerah yang turunnya dari level PPKM 2 ke 1, masyarakat di wilayah tersebut harus sudah tervaksin 70 persen.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi, terutama untuk dosis pertama dan kedua dalam rangka mengejar kekebalan kelompok.

Pemerintah menargetkan pada akhir Desember 2021 seluruh masyarakat yang menjadi sasaran sudah divaksinasi agar mencapai herd immunity.

"Vaksinnya sendiri sudah cukup, tersedia sampai dengan seluruhnya tervaksin sebesar 77 persen (populasi masyarakat), tapi memang proses vaksinasinya memerlukan waktu," kata dia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasinya adalah dengan mengerahkan berbagai pihak selain dinas-dinas kesehatan, TNI, Polri, serta Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Saat ini, pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 2-4 di wilayah Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19 hingga 20 September 2021.

Vaksinasi turunkan kasus Covid-19

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan di Tanah Air berkontribusi terhadap penurunan kasus.

Wiku mengatakan, pencapaian vaksinasi Indonesia sudah cukup lumayan dibandingkan negara lain sejak dilakukan pada Januari 2021.

"Ini (vaksinasi) pasti berkrontribusi terhadap penurunan kasus yang sekarang terjadi di Indonesia," ujar Wiku di acara webinar 83 tahun Sinar Mas bertajuk "Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit", Selasa (14/9/2021).

Wiku mengatakan, selain vaksinasi, protokol kesehatan 3M berupa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan juga berkontribusi terhadap penurunan kasus. Demikian juga tracing, test, dan treatment (3T) yang masif.

Sebab, kata dia, vaksinasi Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri tanpa diiringi dengan 3M dan 3T. Ketiganya menjadi tameng utama dalam pengendalian Covid-19.

Khusus vaksinasi, kata dia, saat ini sudah terdapat 73,8 juta orang yang sudah menerima dosis pertama, sedangkan 42,3 juta orang sudah menerima dosis kedua.

"Vaksinnya ini diharapkan untuk dosis 1 dan 2 bisa menimbulkan imunitas individual yang baik. Kalau itu tercapai dan jumlah orang yang tervaksinasi sampai dosis kedua, maka timbullah herd immunity," kata dia.

"Tapi, dengan adanya vaksinasi dosis kesatu saja sudah meningkatkan imunitas, tapi belum cukup untuk bisa memproteksi seseorang sehingga perlu dosis kedua," kata Wiku.

Dalam beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 kembali ke angka ribuan setelah sebelumnya pernah mencapai puluhan ribu kasus dalam sehari.

Selain vaksinasi, kebijakan PPKM yang terus diperpanjang juga turut berkontribusi terhadap penurunan kasus Covid-19 tersebut.

Soal booster

Di samping itu, Wiku juga meminta masyarakat bersabar terkait penyuntikan dosis ketiga vaksin Covid-19.

Wiku mengatakan, vaksin yang bersifat booster tersebut belum bisa diberikan kepada masyarakat umum di Tanah Air dalam waktu dekat. Bahkan, tahun depan pun belum bisa dipastikan.

Hal tersebut terkait dengan masih banyaknya negara di dunia yang belum mendapatkan akses vaksin Covid-19.

"Belum (bisa dapat booster vaksin Covid-19). Jadi mohon harap bersabar, ada urutan prioritas dan banyak negara yang harus diselamatkan," kata Wiku.

Wiku mengatakan, hingga saat ini ada 130 negara di dunia yang belum mempunyai akses terhadap vaksin.

Selain itu, negara-negara produsen vaksin juga masih mengejar untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia.

Meskipun, kata dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki cukup banyak akses vaksin Covid-19 tersebut sehingga sudah mulai memberikan booster tersebut kepada tenaga kesehatan.

"Kita sudah mulai memberikan booster ketiga kepada tenaga kesehatan, itu pun sudah diprotes WHO," kata Wiku.

Dengan demikian, apabila Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki akses vaksin luar biasa dibanding negara lain merupakan kelebihan yang dimiliki berkat upaya bersama berbagai pihak.

Kendati sudah memiliki vaksin yang banyak dibanding negara lain, jumlah tersebut tetap belum cukup untuk kepentingan Indonesia.

"Maka, kita harus pastikan vaksin yang kita miliki bisa didistribusikan dengan baik di seluruh Indonesia karena kapasitas setiap daerah berbeda-beda," ucap dia.

Rencana pandemi jadi endemi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan penyebaran Covid-19 di Tanah Air hanya terjadi di tempat tertentu dan musiman.

Hal tersebut menyusul Covid-19 yang diprediksi tidak bisa tuntas dalam waktu singkat dan tidak mungkin berhenti begitu saja.

Atas dasar itu pula, pemerintah saat ini sedang menyiapkan skenario mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Salah satu syarat agar status endemi tersebut bisa tercapai adalah dengan menggencarkan vaksinasi agar terbentuk herd immunity.

"Endemi ini, kami ingin berupaya menyekat Covid-19, membatasi kemungkinan terjadi perubahan perilaku (masyarakat), penyebarannya dan fenomena-fenomena status kesehatan yang diakibatkan Covid-19," kata Muhadjir.

"Pada akhirnya nanti kami upayakan penyebaran Covid-19 sifatnya sporadis, spasial, dan musiman. Mungkin ada saatnya musim Covid, terjadi di suatu tempat, terjadi di wilayah ruang terbatas, tidak nasional. Itulah endemi," ujar Muhadjir Effendy.

Dalam status endemi tersebut, kata Muhadjir, penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV2 itu akan diperlakukan sebagai infeksi biasa seperti penyakit infeksi lainnya.

Namun, untuk menuju ke sana, perubahan perilaku masyarakat pun menjadi kunci.

Sebab, tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat, kata dia, endemi pun perjalanannya akan menjadi panjang.

Adapun perubahan perilaku masyarakat yang dimaksud adalah bahwa mereka harus sudah mulai menganggap protokol kesehatan bukan lagi kewajiban tapi suatu hal yang melekat pada setiap individu.

"Terutama masker, sudah bukan lagi kewajiban tapi suatu embeded (melekat) dalam perilaku sehari-hari. Orang bermasker dilihat bukan suatu yang aneh tapi biasa," kata dia.

Ini termasuk tata cara menggunakan dan kapan seseorang harus memakai masker sudah bukan lagu harus disosialisasikan atau dipaksakan, tetapi harus berasal dari kesadaran masing-masing.

"Kalau itu terjadi, maka masyarakat sudah siap memasuki masa endemi sehingga di situlah ketika ada Covid terjadi, tidak perlu seluruh media buat headline tapi peristiwa biasa, sama ketika DBD di suatu tempat, bukan menggemparkan. Inilah arah kita menuju endemi," ucap Muhadjir.

Ia pun optimistis Indonesia mampu menuju ke status endemi tersebut dengan catatan bahwa dukungan terhadap upaya menuju ke sana terpenuhi, terutama dari komponen-komponen strategis, termasuk swasta untuk mengawal dan menggiring menuju ke arah endemi yang dimaksud.