Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Epidemiologi: Varian Baru Virus Corona Setiap Hari Ada, tapi...

Kompas.com - 14/09/2021, 16:09 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, varian baru virus corona selalu muncul setiap harinya.

Namun, virus-virus tersebut, kata dia, kebanyakan tidak membahayakan manusia tetapi lebih merugikan virus itu sendiri.

"Sekarang varian baru itu tiap hari ada. Tapi varian baru ini banyak yang enggak merugikan manusia, banyaknya justru merugikan virus itu sendiri," kata Dicky dalam diskusi daring, Selasa (14/9/2021).

Kendati demikian, Dicky mengingatkan apabila manusia sudah mulai melonggarkan pencegahan penularan Covid-19 maka potensi kenaikan kasus baik karena varian baru atau bukan tetap ada.

Baca juga: Pemerintah Waspadai Tiga Varian Baru Covid-19: Lambda, Mu, dan C.1.2

Ia melanjutkan, jika dilihat dari sisi penularan Covid-19 di dunia sekarang ini memang tengah mengalami penurunan, namun tetap ada potensi kenaikan kasus pada tahun 2022.

"Tapi di 2022 ada potensi lagi. 2023 ada terus sampai 2025. Ini prediksi, ini skenario masa depan dari Covid-19," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Dicky, masyarakat memang harus hidup berdampingan dengan Covid-19 namun tidak menggangu sektor kesehatan dan sektor vital suatu negara.

"Tapi untuk masuk ke tahap itu perlu banyak sekali kesiapan. Dan akan sebelumnya kalau tidak siap setidaknya pertengahan atau akhir tahun depan masih banyak korban. Korban ini dalam artian korban jiwa," ucap dia.

Baca juga: Kemenkes: CT Value Tak Bisa Jadi Gambaran Terpapar Varian Baru Corona

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pemerintah tengah menyusun strategi untuk masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.

Ia mengatakan, hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 yang diprediksi akan berlangsung lama.

"Konsep terkait strategi tersebut memang belum jadi. Namun, pemetaan sudah mulai dilakukan, antara lain untuk memetakan hambatan dari penerapan kebiasaan baru mulai dari protokol kesehatan, testing, dan tracing, serta vaksinasi. Ini penting agar kita siap beradaptasi dari pandemi ke endemi," kata Maxi di Jakarta, Selasa (7/9/2021), sebagaimana dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Ribuan Orang Positif Covid-19 Bepergian, Anggota DPR: Telusuri Kenapa Bisa Terjadi

Maxi mengatakan, strategi hidup bersama Covid-19 tersebut disiapkan berdasarkan penilaian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu penularan di komunitas dan kapasitas respons penanganan Covid-19.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan pemetaan kondisi daerah berdasarkan penilaian tersebut untuk menentukan tingkat pembatasan kegiatan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com