Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Belum Ada Low Income Country yang Capai Target Vaksinasi 10 Persen Penduduk

Kompas.com - 10/09/2021, 17:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, angka vaksinasi Covid-19 di negara berpenghasilan rendah (low income countries) masih kecil.

Padahal, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menargetkan 10 persen populasi penduduk di tiap negara sudah menerima vaksinasi Covid-19 akhir bulan ini dan meningkat menjadi 40 persen pada akhir 2021.

"Hingga kini kita lihat belum ada satupun low income country yang dapat mencapai target 10 persen," kata Retno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/9/2021).

Retno menyebutkan, target yang ditetapkan WHO dapat dengan mudah dicapai oleh negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah atas (high and upper middle income countries).

Tercatat, 90 persen high income countries telah mencapai target vaksinasi 10 persen populasi dan lebih dari 70 persen high income contries telah mencapai target 40 persen vaksinasi.

Baca juga: Menlu Sebut Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 di Dunia Masih Terjadi

Angka vaksinasi di seluruh dunia mencapai 5,5 miliar dosis vaksin, di mana 80 persen di antaranya dikontribusikan oleh high and upper middle income countries. Hal itu, kata Retno, menandakan bahwa ketimpangan vaksinasi antarnegara masih terjadi.

"Sebuah penelitian yang dikutip oleh The Economist minggu ini menyebutkan, tanpa redistribusi surplus vaksin dari negara maju 1 sampai 2,8 juta jiwa dapat melayang," ujar Retno.

Menyikapi situasi tersebut, WHO telah meminta agar mekanisme dose sharing vaksin ditingkatkan. Dirjen WHO berharap komitmen dose sharing segera dipenuhi selambat-lambatnya akhir bulan ini.

Hal serupa juga diserukan oleh Covax Facility. Diharapkan agar dose sharing vaksin dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar.

Terkait hal ini, kata Retno, pemerintah Indonesia mendorong pemerataan vaksin di seluruh negara. Bersamaan dengan itu, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

Baca juga: AstraZeneca dan Pfizer Kembali Tiba, Stok Vaksin RI Lebihi 225 Juta Dosis

"Mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara," kata dia.

Adapun stok vaksin Covid-19 di Indonesia per Jumat (10/9/2021) mencapai 225.536.190 dosis, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku (bulk). Vaksin yang ada merupakan jenis Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, dan Moderna.

Pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin baik melalui mekanisme kerja sama dengan berbagai negara maupun lewat pembelian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com