Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek Targetkan Jumlah Penduduk Buta Aksara Kurang dari 1 Persen Tahun 2024

Kompas.com - 08/09/2021, 13:22 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menargetkan jumlah penduduk buta aksara di Indonesia bisa kurang dari 1 persen pada tahun 2024.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk mewujudukan target tersebut.

“Pada tahun 2024 target kita kurang dari 1 persen, dan menjadi kurang dari setengah persen pada tahun 2030 jadi kira-kira 9 tahun lagi,” kata Jumeri di acara peringatan Hari Aksara Internasional bertajuk “Literasi Digital untuk Indonesia Bangkit”, Rabu (8/9/2021).

Jumeri menyebutkan, jumlah penduduk buta aksara usia 15 sampai 59 tahun di Tanah Air pada 2019 mencapai 1,78 persen.

“Kemudian tahun berikutnya, 2020, sudah turun menjadi 1,71 persen,” ucapnya.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Tunda Pemberlakuan Syarat Sekolah Minimal 60 Peserta Didik untuk Terima Dana Bos

Menurut Jumeri, pemerintah melalui Kemendikbud Ristek sudah mulai mengembangkan kurikulum sekolah yang menekankan pada aspek penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik.

Jumeri mengatakan, hal ini merupakan salah satu strategi kementeriannya untuk menurunkan angka buta aksara di Indonesia.

“Jadi kurikulum kita dengan penguatan literasi numerasi dan karakter,” ujarnya.

Kemudian, ia menuturkan, peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan literasi masyarakat tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya kerja keras pelaku pendidikan serta dukungan dari berbagai pihak.

Ia berharap kerja sama dan kolaborasi satuan pendidikan dengan berbagai pihak harus terus berjalan serta dikembangkan secara terprogram dan berkesinambungan.

Baca juga: Bantuan Kuota Internet Kemendikbud Cair 3 Hari Lagi, Ini Kuota dan Penerimanya

“Peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan literasi masyarakat menjadi semakin penting dan mendesak di era pandemi Covid-19,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com