Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Satgas: PeduliLindungi Kini Gunakan 5 Parameter Keamanan

Kompas.com - 07/09/2021, 19:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, untuk mengunduh sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi diberlakukan lima parameter keamanan.

Pada awal pemberlakuan aplikasi tersebut, hanya diperlukan nomor telepon untuk mengunduh sertifikat vaksin. Parameter itu ditambah guna memastikan keamanan data pribadi milik pengguna.

"Untuk memudahkan masyarakat dan menjamin keamanan serta fungsi periksa sertifikat vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi maka saat ini digunakan lima parameter yaitu NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin," kata Wiku dalam komfetensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Penggunaan PeduliLindungi Diperluas, Anggota DPR Ingatkan Soal Keamanan Data

Wiku mengatakan, tanpa kelima informasi itu sertifikat vaksin seseorang tidak dapat dicek atau diunduh oleh pihak lain.

Terkait dengan tersebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kata Wiku, hal itu disebabkan karena bocornya nomor induk kependudukan (NIK) presiden.

Selain itu, informasi mengenai nama, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin yang digunakan Jokowi tersebar di berbagai media.

"NIK presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat pemilihan presiden," kata dia.

Wku mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan digitalisasi informasi kesehatan. Digitalisasi tersebut sedang dalam tahap transisi menuju sistem informasi Satu Data.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Bagaimana Cara Lindungi Data Pribadi?

Menurut dia, setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan bakal dijadikan masukan dan dievaluasi sehingga nantinya sistem satu data dapat berkembang menjadi lebih aman.

"Kolaborasi antarkementerian atau lembaga perlu untuk terus dibangun sehingga transisi digital menuju satu data ini dapat berjalan dengan efektif," kata Wiku.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu keamanan data aplikasi PeduliLindungi menjadi sorotan publik. Hal ini karena sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Jokowi beredar luas di dunia maya. 

Setelah ditelusuri, sertifikat vaksin milik presiden ternyata didapat usai warganet menemukan NIK Jokowi di internet.

Untuk memastikan kebenarannya, warganet mencoba fitur "periksa sertifikat" di laman Pedulilindungi. Setelah itu sertifikat vaksin keluar dan menyebar hingga menjadi viral. 

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Safenet Sarankan PeduliLindungi Batasi Akses Publik Lacak NIK

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat screening di berbagai tempat publik seperti mal, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas olahraga.

Masyarakat diimbau untuk beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi agar dapat mengurangi resiko tertular virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com