Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Calon Anggota BPK Diduga Tak Penuhi Syarat tetapi Fit and Proper Test, Ini Kata Pimpinan DPR

Kompas.com - 07/09/2021, 18:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, dirinya sebagai salah satu pimpinan DPR tidak memiliki kewenangan secara teknis untuk menentukan atau mempertimbangkan keputusan rapat-rapat di komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD).

Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya mengenai kemungkinan dua nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diduga tidak memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan, tetap diikutsertakan dalam tes.

"Kalau dalam mekanisme tata tertib di DPR, itu tidak ada kewenangan pimpinan DPR. Apabila sudah diputuskan sesuai mekanisme di Komisi atau AKD, nah, itu adalah keputusan yang sah sesuai mekanisme," kata Dasco dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Ada Rapat Paripurna DPR, Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK Diundur

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, dua nama yang diduga tidak memenuhi syarat dan menjadi sorotan publik juga belum dinyatakan lolos uji kelayakan.

Adapun, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi XI DPR hingga hari ini juga belum terlaksana.

"Bukan lolos uji kelayakan. Itu hasil rapat komisi XI sesuai hasil mekanisme dirapatkan, nah hasil rapat Komisi XI itu sudah sesuai dengan mekanisme," ujarnya.

Dasco menambahkan, terkait keputusan akhir lolos atau tidaknya dua nama calon anggota BPK itu tergantung pada hasil fit and proper test oleh Komisi XI DPR.

Baca juga: Pimpinan Komisi XI: Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Digelar 7 September

Ia menegaskan, hal tersebut sudah sesuai mekanisme yang ada dalam tata tertib di DPR.

"Bahwa kemudian, dari belasan orang itu yang dua lolos atau enggak lolos, ya itu tergantung dari hasil uji kelayakan itu," ucapnya.

Komisi XI sedianya menggelar fit and proper test terhadap calon anggota BPK pada Selasa (7/9/2021) dan Rabu (8/9/2021). Hal tersebut menjadi hasil keputusan rapat internal Komisi XI.

Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengungkapkan, fit and proper test terhadap calon anggota BPK RI itu ditunda.

Baca juga: Singgung Pemeriksaan Keuangan BPK, Jokowi Ingatkan yang Utama Selamatkan Rakyat

Menurut Amir, penundaan pelaksanaan dikarenakan DPR hari ini tengah mengadakan rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

"Fit and proper test hari ini diundur karena ada rapat paripurna," kata Amir saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Selasa.

Sebelumnya, publik menyoroti seleksi calon anggota BPK RI lantaran diduga ada dua nama calon anggota yang tidak memenuhi syarat, yakni Nyoman Adhi Suryadnyana, dan Harry Z Soeratin.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya berencana menggugat Ketua DPR Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait seleksi calon anggota BPK, awal Agustus lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com