Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Sebut Varian Delta Masih Dominan, Penularannya 5 Kali Lebih Cepat

Kompas.com - 02/09/2021, 07:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penyebaran virus corona varian Delta di Indonesia masih dominan.

Hal tersebut, kata Nadia, terlihat dari jumlah sampel yang diperiksa melalui whole genome sequencing (WGS).

Baca juga: Studi: Orang yang Terinfeksi Covid-19 Varian Delta Dapat Menularkan Virus 2 Hari Sebelum Bergejala

Per 29 Agustus 2021, dari total 5.788 sequence virus Corona, sebanyak 2.321 merupakan variant of concern atau varian virus yang menyebabkan peningkatan penularan dan kematian.

Menurut Nadia, dari total variant of concern tersebutsebanyak 2.240 di antaranya merupakan varian Delta.

"Terdiri dari B.1.617.2 maupun varian AY," kata Nadia, saat memberikan keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/9/2021).

Nadia mengatakan, penyebaran varian Delta menjadi perhatian bersama karena varian tersebut memiliki tingkat penularan lima kali lebih cepat dari varian Alpha.

"Menurut studi terakhir, penularan lima kali lipat dari varian Alpha dengan masa inkubasi yang lebih pendek," ujarnya.

Baca juga: Mobilitas Naik akibat Pelonggaran Pembatasan, Kemenkes Ingatkan Risiko Penularan Virus Corona

Selain varian Delta, Nadia mengatakan, pihaknya juga memantau varian-varian lain yang kemungkinan menyebar di Indonesia, termasuk adanya varian lokal.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah memantau wilayah masing-masing jika terdapat klaster besar Covid-19 untuk diambil sampel spesimennya dan diperiksa melalui WGS.

"Atau jika ditemukan kasus Covid-19 pada individu yang telah mendapatkan vaksinasi untuk bisa dikonsultasikan untuk diambil sampel sequence-nya," ucap Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com