Korupsi Bansos Covid-19, Eks Anak Buah Juliari Divonis 7 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa perkara kasus korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020, Adi Wahyono divonis 7 penjara dan denda Rp 350 juta subsider enam bulan kurungan.

Adi Wahyono merupakan anak buah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kemensos dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos Kementerian Sosial (Kemensos).

Majelis hakim menilai Adi Wahyono terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 bersama-sama dengan Julliari Batubara dan Matheus Joko Santoso dengan total Rp 32,48 miliar.

Baca juga: Eks Mensos Juliari Batubara Tak Ajukan Banding

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 350 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan,” sebut Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (1/9/2021).

Diketahui vonis tersebut sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU KPK dalam persidangan 13 Agustus 2021 lalu.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” sambung hakim Damis.

Selain itu majelis hakim juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan vonis pada Adi wahyono.

Hal-hal yang memberatkan adalah tindakan Adi Wahyono tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alami yaitu wahah Covid-19,” jelas hakim.

Kemudian hal-hal yang meringankan vonis adalah Adi Wahyono belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, berkelakuan sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya.

Baca juga: Alasan KPK Tak Banding atas Putusan Juliari dalam Korupsi Bansos

“Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga,” imbuh hakim.

Adapun dalam perkara ini Adi Wahyono dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam putusan ini baik Adi Wahyono, tim kuasa hukumnya dan JPU KPK menyatakan akan pikir-pikir.